Kompas TV regional berita daerah

Tak Mau Alih Profesi, Pemilik Keramba Jaring Apung di Danau Maninjau Enggan Didata

Sabtu, 19 Juni 2021 | 18:01 WIB
tak-mau-alih-profesi-pemilik-keramba-jaring-apung-di-danau-maninjau-enggan-didata
Pembudidaya sedang memberi makan ikan di karamba jaring apung di Danau Maninjau, Nagari Duo Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Selasa (11/2/2020). Kematian massal ikan kembali terjadi di tiga nagari di sekitar danau itu, yakni Duo Koto, Bayua, dan Tanjung Sani, dengan jumlah sekitar 79,5 ton. Salah satu pemicu kematian ikan adalah jumlah karamba yang melampaui daya dukung danau. (Sumber: Kompas.id/ Yola Sastra)

PADANG, KOMPAS.TV –  Para pemilik keramba di Danau Maninjau, Agam, Sumatera Barat, menolak pendataan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan. Atas kendala itu, pendataan dilakukan dengan metode lain meski mamakan waktu lebih lama.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Agam, Edi Netrial, mengatakan, ketika dikunjungi ke lokasi, pemilik karamba tidak ada dan masyarakat sekitar ada yang tidak tahu pemiliknya. Selain itu, ada pula yang tidak mau memberikan informasi.

Menurut Edi, para pemilik keramba sudah tahu tujuan pemerintah mendata keramba jaring apung (KJA) sebagai langkah awal mengurangi jumlahnya dan mengupayakan alih profesi.

”Menurut mereka, tidak ada masalah dengan KJA. Jadi, apa yang akan dialihkan. Mereka mengaku sanggup menghadapi kondisi penurunan kualitas air danau dan kematian ikan massal. Kami pun jadi kesulitan melakukan pendataan,” ujar Edi, Jumat (18/6/2021), dilansir dari laman Kompas.id.

Adapun, pendataan tersebut sebagai upaya awal revitalisasi danau prioritas nasional mengingat setiap tahun terjadi kematian ikan massal di danau karena kelebihan daya dukung.

Baca Juga: Kapal Tongkang Tabrak Rumah dan Keramba Ikan Siap Panen, Warga Tuntut Ganti Rugi

Atas kendala tersebut petugas pendataan mengambil cara lain dengan mengambil foto karamba dengan kamera pesawat nirawak (drone).

Petugas kemudian berkoordinasi dengan masyarakat setempat, termasuk wali jorong dan wali nagari, untuk mendata siapa pemilik dan alamatnya.

”Dengan data itu, kami dapat berapa jumlah pemiliknya. Tetapi ada juga masyarakat yang tidak tahu dan tidak mau tahu atau tidak mau memberi keterangan. Ada juga wali nagari yang tidak mau berkoordinasi dengan kami. Selain itu, akurasi datanya juga jadi kurang karena tidak bertanya kepada pemiliknya, tetapi orang sekitar danau,” terangnya.

Pendataan yang telah dilakukan 10 hari lalu itu pun berlangsung lebih lama dari target awal yang diperkirakan selesai dalam waktu enam hari.

Penulis : Fransisca Natalia | Editor : Fadhilah

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Berita Daerah

Vaksinasi Buruh Sampah Di TPA

Rabu, 22 September 2021 | 11:43 WIB
Berita Daerah

Menara Masjid Baiturahman Terbakar

Rabu, 22 September 2021 | 11:36 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
11:54
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19