Kompas TV nasional politik

Menpan RB: Tak Ada Istilah Kantor Pemerintahan Lockdown

Jumat, 18 Juni 2021 | 19:00 WIB
menpan-rb-tak-ada-istilah-kantor-pemerintahan-lockdown
Menteri PANRB Tjahjo Kumolo (Sumber: Dokumentasi Humas Setkab)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo menegaskan tidak ada istilah lockdown atau penutupan untuk kantor pemerintahan. 

Hal ini merujuk pada Surat Edaran (SE) MenPANRB No.67/2020 yang mengatur sistem kerja ASN baik PNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dalam tatanan normal baru.

"Surat edaran MenPAN-RB Nomor 67 masih berlaku, tidak ada istilah kantor (pemerintahan) itu tutup atau lockdown, enggak ada," kata Tjahjo dalam konferensi persnya, Jumat (18/6/2021). 

Lebih lanjut dia mengungkapkan tidak adanya penutupan di kantor-kantor instansi pemerintahan ini dikarenakan ini menyangkut dengan pelayanan masyarakat.

"Ini karena pelayanan masyarakat harus tetap berjalan," sambung dia. 

Tjahjo mengungkapkan pihaknya tetap berpedoman kepada SE No.67 tahun 2020 yang salah satu poinnya mengatur bagi instansi atau kantor pemerintahan di zona merah atau resiko tinggi penularan Covid-19, dapat memberlakukan 75 persen ASN bekerja dirumah atau work from home (WFH). 

Baca Juga: Ledakan Kasus Covid-19 di DIY, Sultan HB X Buka Peluang Lockdown

Kendati demikian Menpan RB ini tetap memberikan keputusan kepada masing-masing pemerintah daerah atau instansi terkait ketentuan skema WFH. 

"Tiap-tiap kementerian, pemda di zona merah di daerah sebagaimana Satgas, itu kementerian bisa 50 persen di kantor, atau 50 persen di rumah. 75 persen di kantor, 25 persen kerja di rumah," jelas Tjahjo.

Sebelumnya, Tjahjo mengungkapkan wacana lockdown ini berawal dari masukan-masukan dari beberapa kementerian/lembaga setelah ada temuan kasus Covid-19. 

Penulis : Isnaya Helmi | Editor : Gading Persada

Sumber : Kompas TV




BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
02:15
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19