Kompas TV nasional politik

Bahas Kerusakan Hutan dan Belanja Pemerintah di Tahun 2022 Jadi Agenda DPR Hari Ini

Kompas.tv - 17 Juni 2021, 08:49 WIB
bahas-kerusakan-hutan-dan-belanja-pemerintah-di-tahun-2022-jadi-agenda-dpr-hari-ini
Hutan papua yang dibabat untuk dijadikan perkebunan sawit. (Sumber: Greenpeace via Kompas.com)
Penulis : Fadel Prayoga | Editor : Iman Firdaus


JAKARTA, KOMPAS TV - Kerusakan hutan menjadi masalah serius yang ada di Indonesia. Pasalnya, setiap tahun pasti selalu terjadi yang namanya kebakaran lahan hingga membuat ekosistem di sana terganggu.

Dikutip dari laman dpr.go.id, Kamis (17/6/2021), politikus di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan membahas ihwal kerusakan hutan di Indonesia. 

Mereka yang tergabung di dalam panitia kerja (Panja) Komisi IV melaksanakan rapat bersama Yayasan KEHATI, Yayasan Auriga Nusantara, Forest Watch Indonesia (FWI) membahas penggunaan, pelepasan, dan perusakan kawasan hutan. Adapun agendanya dalam rapat tersebut adalah memberi masukan kepada panja. 

Baca Juga: Terawan Jelaskan pada DPR Bahwa Vaksin Nusantara Bukan Produk Amerika

Selain masalah hutan, berdasarkan jadwal,  para wakil rakyat dalam Badan Anggaran (Banggar) DPR mengadakan rapat panja kebijakan belanja Pemerintah Pusat dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun anggaran 2022 dan RKP Tahun 2022.  "Rapat  membahas belanja Pemerintah Pusat RAPBN 2022, "demikian tertuang dalam jadwal kerja. 

Selanjutnya, jajaran di Komisi X mengadakan rapat bersama dengan Ketua Perkumpulan Terapis Olahraga Indonesia. Mereka akan membahas mengenai dukungan penerapan Sprot Science agar terapis olahraga di Indonesia memiliki kualitas kompentensi yang profesional dan berdaya asing. 

Baca Juga: DPR Minta Pemerintah Kreatif Genjot Pajak

Terakhir, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR mengagendakan rapat dengar pendapat umum Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI), Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI), dan Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI). Dalam RDPU itu akan membahas mendengar masukan terkait Dana Alokasi Khusus (DAK). 



Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA



Close Ads x