Kompas TV nasional kesehatan

Kemenkes Tegaskan 4 Vaksin Ini Tidak Boleh Digunakan untuk Vaksinasi Gotong Royong

Rabu, 16 Juni 2021 | 21:19 WIB
kemenkes-tegaskan-4-vaksin-ini-tidak-boleh-digunakan-untuk-vaksinasi-gotong-royong
 Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmizi (Sumber: KOMPAS TV)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi menegaskan jenis vaksin yang digunakan dalam program pemerintah tidak dapat digunakan untuk program vaksinasi gotong royong.

Ketentuan ini merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2021 yang disahkan oleh Menteri Kesehatan pada 28 Mei 2021, menggantikan Peraturan Menteri Kesehatan yang sebelumnya Nomor 10 Tahun 2021.

"Artinya vaksin Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, dan Novavax tidak akan digunakan dalam vaksinasi gotong royong," kata Nadia dalam dialog KCPEN secara virtual, Rabu (16/6/2021).

Menurut penjelasannya dalam Permenkes tersebut disebutkan vaksin yang sifatnya hibah atau sumbangan, baik dari negara, instisusi maupun organisasi dengan merek vaksin yang sama dalam vaksinasi gotong royong dapat digunakan untuk program vaksinasi pemerintah.

Nadia kemudian mencontohkan 500.000 dosis vaksin Sinopharm yang diterima Pemerintah Indonesia dari Pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) dalam bentuk hibah.

Baca Juga: Presiden Jokowi Naikan Target Vaksin Massal Jadi 1 Juta Dosis Per Hari

"Kebetulan mereknya sama, yang saat ini kita sudah terima ya Sinopharm dari negara yang UEA itu sifatnya bukan kita beli tapi itu merupakan sumbangan, maka walaupun itu vaksin Sinopharm digunakan dalam vaksin gotong royong kita akan menggunakan vaksin sinophram ini dalam program pemerintah," jelas Nadia.

Namun, tidak sebaliknya, Nadia menegaskan untuk merek vaksin yang ada di dalam program pemerintah tidak boleh digunakan di dalam vaksinasi gotong royong.

Lebih lanjut, Nadia menyebutkan, saat ini vaksin Covid-19 dalam vaksinasi gotong royong menggunakan Sinopharm dan Cansino. 

Dalam kesempatan itu dia juga memastikan bahwa Permenkes tersebut tidak akan berdampak pada jumlah stok vaksin yang ada.

Penulis : Isnaya Helmi | Editor : Fadhilah

Sumber : Kompas TV




BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
07:26
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19