Kompas TV regional peristiwa

Wakil DPRD DKI: Jika Jakarta Tarik Rem Darurat Covid-19, Pemprov Tidak Bisa Biayai Kesehatan

Rabu, 16 Juni 2021 | 19:19 WIB
wakil-dprd-dki-jika-jakarta-tarik-rem-darurat-covid-19-pemprov-tidak-bisa-biayai-kesehatan
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (16/6/2021) (Sumber: Hasya Nindita/Kompas.TV)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani mengatakan, jika DKI kembali memberlakukan rem darurat terkait kondisi Covid-19, Pemerintah Provinsi (Pemprov) tidak punya uang untuk menunjang fasilitas kesehatan. 

Hal ini ia ungkapkan seusai rapat paripurna di DPRD DKI Jakarta, Rabu (16/6/2021). Ia mengatakan meskipun kesehatan penting, tetapi ekonomi harus tetap berjalan.

"Kalau prinsip saya itu kesehatan dan ekonomi itu harus jalan dua-duanya. Kita satu tahun lebih kemarin DKI Jakarta sudah banyak yang kita korbankan dari segi ekonomi," kata Zita.

Ia mengingatkan bahwa satu-satunya pendapatan DKI berasal dari pajak, sehingga ketika DKI kembali menarik rem darurat, tidak ada dana untuk mebiayai kesehatan. 

Baca Juga: Wagub DKI Pastikan Uji Coba Belajar Tatap Muka Tetap Berjalan, Meski Kasus Covid-19 Melonjak

"Kenapa? Karena satu-satunya pendapatan DKI itu dari pajak. Jadi kalau ini direm lagi, kita tidak punya uang untuk mendanai kesehatan kita. Ini kalau terlalu kencang, remnya terlalu kencang ya nanti akibatnya pajak kita drop. Kalau pajak kita drop, tidak bisa Pemprov melakukan pembiayaan untuk kesehatan," jelasnya. 

Zita menjelaskan saat ini sudah banyak usaha dan UMKM yang gulung tikar sehingga kebijakan yang dikeluarkan harus tepat dan berdampingan. Ia pun mengatakan tidak perlu semua tempat harus ditutup guna menekan angka Covid-19. 

"Jadi tidak perlu semuanya ditutup, hanya di tempat-tampat yang memang basis penularan saja," katanya. 

"Pencapaian pajak kita, Pendapatan Asli Daerah (PAD), kalau saya tidak salah, baru sampai 25 persen, sangat rendah. Saya takut kalau terlalu kencang tutup-tutup, nanti Pemprov nggak ada uang, tidak bisa untuk pembiayaan kesehatan," tutupnya. 

Baca Juga: Wagub DKI: Kami akan Tindak Tegas Perkantoran yang Tidak Berlakukan WFH 50 Persen

Penulis : Hasya Nindita | Editor : Fadhilah

Sumber : Kompas TV




BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
13:32
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19