Kompas TV bisnis kebijakan

Sri Mulyani Ungkap Perusahaan Digital Rela Pindah Negara Demi Hindari Pajak

Rabu, 16 Juni 2021 | 16:12 WIB
sri-mulyani-ungkap-perusahaan-digital-rela-pindah-negara-demi-hindari-pajak
Ilustrasi pajak perusahaan digital. (Sumber: SHUTTERSTOCK)

JAKARTA, KOMPAS.TV- Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkap modus perusahaan raksasa teknologi menghindari pajak. Mereka memilih pindah ke negara-negara surga pajak yang menerapkan pajak minimum untuk korporasi.

"Seluruh dunia memahami sesudah Covid-19, semua ikhtiar untuk menaikkan pajak. Namun perusahaan-perusahaan ini mudah sekali menghindari pajak," kata Sri Mulyani dalam webinar BPK RI, Selasa (15/06/2021).

"Terutama Amerika Serikat dan Eropa itu ke Irlandia Utara. Karena itu dia (Irlandia) hampir nol persen pajak korporasinya," tambahnya.

Oleh karena itu, lanjut Sri Mulyani, para menteri keuangan dari negara-negara anggota G7 sepakat menetapkan tarif pajak penghasilan (PPh) bagi korporasi multinasional minimal 15 persen. Perusahaan yang akan dikenakan aturan ini adalah korporasi besar berbasis teknologi seperti Google, Apple, Amazon, dan Facebook.

Baca Juga: Ekonom Curiga, Pajak Dirongrong Belanja Senjata Rp 1.800 Triliun | B-TALK (2)

Lantaran, perusahaan-perusahaan tersebut selama ini hanya membayar pajak di negara kantor pusat mereka berada atau di negara tempat mereka mendirikan data server. Padahal, mereka mendapatkan penghasilan dari penjualan dari seluruh dunia.

"Makanya sekarang G7, Presiden AS Joe Biden bertemu pertama kali dengan Janet Yellen. Mereka menyepakati harus ada minimal tarif pajak. Dia gunakan angka 15 persen," tutur Sri Mulyani.

Pemerintah Indonesia pun berencana mengangkat isu tersebut dalam pertemuan G20 yang akan digelar di tanah air tahun depan.

"Ini yang kami dengan Dirjen Pajak menyiapkan hal itu, debatnya negosiasi secara Internasional akan menyangkut omzet, persentase yang boleh dibagi, threshold-nya. Kita punya daya tawar, tapi juga memperjuangkan," terang Sri Mulyani.

Baca Juga: Sosialisasi PPN Sembako, Ditjen Pajak Kirim Email ke 13 Juta Wajib Pajak

Penulis : Dina Karina | Editor : Zaki Amrullah

Sumber : Kompas TV




BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
00:21
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19