Kompas TV bisnis kebijakan

Sosialisasi PPN Sembako, Ditjen Pajak Kirim Email ke 13 Juta Wajib Pajak

Senin, 14 Juni 2021 | 09:41 WIB
sosialisasi-ppn-sembako-ditjen-pajak-kirim-email-ke-13-juta-wajib-pajak
Ilustrasi sembako (Sumber: Shutterstock)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Rencana pemerintah mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk sembako, jasa pendidikan, dan jasa-jasa lainnya memicu kontroversi di masyarakat. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) pun akan mengirimkan surat kepada 13 juta wajib pajak lewat surat elektronik atau e-mail, sebagai upaya sosialisasi.

“On going process akan mencapai 13 juta-an wajib pajak,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Kemenkeu Neilmaldrin Noor, saat dihubungi KOMPAS TV, Senin (14/06/2021).

Neilmadrin mengungkapkan, sosialisasi juga akan dilakukan  lewat saluran informasi lainnya, salah satunya adalah media sosial.

“Saluran media sosial DJP juga media elektronik, sosialisasi webinar, asosiasi, tax center, ikatan profesi, dan lain-lain,” ujar Neilmadrin.

Baca Juga: Tolak PPN Sembako dan Pendidikan, Bamsoet: Tak Hanya Angka, Kemenkeu Harus Pandai Olah Rasa

Dalam surat yang dikirimkan DJP, disebutkan pemerintah sedang menyiapkan kebijakan perpajakan, salah satunya tentang perubahan pengaturan PPN, di tengah situasi pelemahan ekonomi akibat pandemi.

Yaitu lewat Draf Revisi Kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).

DJP menjelaskan, inti dari RUU KUP adalah pengurangan berbagai fasilitas PPN. Lantaran tidak tepat sasaran dan untuk mengurangi distorsi, penerapan multitarif, dengan mengenakan tarif PPN yang lebih rendah daripada tarif umum.

Baca Juga: Ini Daftar Sembako dan Hasil Tambang yang Akan Kena PPN

Misalnya atas barang-barang yang dikonsumsi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.

Penulis : Dina Karina | Editor : Iman Firdaus

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Berita Daerah

Menara Masjid Baiturahman Terbakar

Rabu, 22 September 2021 | 11:36 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
11:37
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19