Kompas TV nasional politik

Pilpres 2024 Didorong untuk Hadirkan 3 Capres

Minggu, 13 Juni 2021 | 17:32 WIB
pilpres-2024-didorong-untuk-hadirkan-3-capres
Suasana Pengambilan Nomor Urut Partai Politik untuk Pemilu 2019 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Minggu (18/2/2018). Empatbelas partai politik (parpol) nasional dan empat partai politik lokal Aceh lolos verifikasi faktual untuk mengikuti Pemilu 2019. (Sumber: Kompas.com/Kristianto Purnomo)

JAKARTA, KOMPAS TV - Menyambut penyelenggaraan pemilihan presiden (Pilpres) yang akan dihelat 2024 mendatang, seluruh partai politik sedang menjalin komunikasi untuk membangun koalisi.

Nantinya, gabungan partai itu akan mengusung pasangan calon untuk didukung dalam agenda pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

Pengamat Politik dari Voxpol Center Research dan Consulting Pangi Syarwi Chaniago menyebut, koalisi partai nanti diharapkan bisa menghadirkan tiga pasangan calon capres-cawapres. Hal ini demi menjaga sistem demokrasi yang dianut di Indonesia.

Baca Juga: Gatot Nurmantyo Klaim Sudah Ditembak Tokoh Politik untuk Pilpres 2024

"Mendorong adanya tiga paslon. Jika dalam pilpres 2024 hanya ada dua paslon, maka dikhawatirkan akan merusak sistem pemilu dan demokrasi di Indonesia," kata Pangi kepada KompasTV, Minggu (13/6/2021). 

Menurut dia, bila pilpres nanti hanya memunculkan dua pasangan, maka konflik yang terjadi seperti di 2019 lalu kemungkinan akan terulang kembali. 

"Konflik yang cukup kuat karena head to head antara dua paslon ini. Ditambah lagi, pilpres menjadi tidak bergairah kalau hanya ada dua paslon, karena tidak ada menu paslon lain yang diberikan kepada masyarakat,” ujarnya.

Terkait koalisi partai pada Pilpres 2024, kata dia, masih sulit untuk diprediksi, karena perkembangan politik di Indonesia itu amat dinamis. 

Baca Juga: Mencermati Manuver Tokoh Politik Jelang Pilpres 2024, dari Ridwan Kamil sampai Prabowo Subianto

“Koalisi itu tergantung pada DNA partai. Karena kita tahu lah, plafon ideologi PKS dan PDIP enggak bakal ketemu. Kemudian secara chemistry, PDIP dan Demokrat juga tidak akan ketemu,” katanya.

Penulis : Fadel Prayoga | Editor : Hariyanto Kurniawan

Sumber : Kompas TV




BERITA LAINNYA


Peristiwa

Sorotan: Jakarta Terancam Tenggelam?

Minggu, 1 Agustus 2021 | 03:49 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
05:39
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19