Blak-blakan, PDIP Beberkan Alasan Tak Bisa Koalisi dengan Partai Demokrat dan PKS

JAKARTA, KOMPAS.TV- Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan blak-blakan tidak bisa berkoalisi dengan Partai Demokrat di Pemilihan Presiden.

Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam diskusi politik yang digelar Lembaga Kajian Para Syndicate, Jumat (28/5/2021).

“Dengan (Partai) Demokrat berbeda, basisnya berbeda, partai elektoral. Kami adalah partai ideologi, tapi kami juga bertumpu pada kekuatan massa,” jelas Hasto.

Tidak hanya dengan Partai Demokrat, Hasto menuturkan PDI Perjuangan juga tidak bisa untuk berkoalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Hasto menjelaskan, PDI Perjuangan sulit berkoalisi dengan PKS karena berbeda ideologi.

Baca Juga: Soal Koalisi dengan Gerindra di Pilpres 2024, Ini Kata PDI Perjuangan

“Kerja sama politik itu basisnya harus ideologi. PDI Perjuangan berbeda dengan PKS karena basis ideologinya berbeda, sehingga sangat sulit untuk melakukan koalisi dengan PKS, saya tegaskan sejak awal,” ujarnya.

Dalam kemungkinan koalisi, Hasto menuturkan partainya membuka peluang koalisi dengan Partai Gerindra. Menurut Hasto, ada banyak alasan di balik terbukanya peluang koalisi antara PDI Perjuangan dengan Partai Gerindra selain hubungan baik antara Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo Subianto.

"Karena selain aspek ideologi, faktor kedekatan kultural, kedekatan organisasi, kedekatan basis masa, kedekatan dari aspek strategi untuk memperluas basis masa itu juga akan menjadi pertimbangan,” ujarnya.

Baca Juga: Prabowo Subianto Minta Kader Partai Gerindra Sabar Soal Pilpres 2024

Pada Pilpres 2014 dan 2019, PDI Perjuangan memang tidak berkoalisi dengan Partai Demokrat dan PKS dalam mengantarkan Joko Widodo sebagai Presiden. Dengan kemenangan dua periode yang diperoleh, PDI P kemudian menempatkan Partai Demokrat dan PKS sebagai oposisi.

Begitu pun saat Pilpres 2004 dan 2009, saat Partai Demokrat menjadi pemenang pemilu. PDI Perjuangan memilih menjadi oposisi yang mengkritisi setiap kebijakan pemerintah.