Kompas TV nasional hukum

Berhentikan 51 Pegawai Hanya dengan Parameter TWK, Pimpinan KPK Abaikan Arahan Presiden

Kamis, 27 Mei 2021 | 08:42 WIB
berhentikan-51-pegawai-hanya-dengan-parameter-twk-pimpinan-kpk-abaikan-arahan-presiden
Logo Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung Baru KPK, Kuningan, Jakarta Selatan. (Sumber: KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gajah Mada, Zainal Arifin Mohctar mempertanyakan parameter apa saja yang dijadikan dasar pemberhentiak 51 pegawai KPK selain alasan tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Menurut Zainal, jika KPK hanya menggunakan dasar tak lolos TWK, berarti tindakan tersebut pemecatan tersebut adalah upaya melangkahi arahan presiden.

Sebab, kata Zainal, pernyataan Presiden Joko Widodo sebelumnya meminta agar hasil asesmen TWK tidak dijadikan satu-satunya dasar pemberhentian para pegawai lembaga antirasuah itu.

"Nah, saya tidak tahu nih, BKN menggunakan parameter apa di luar TWK ini, harus dijelaskan," ucap Zainal dalam program Satu Meja Kompas TV, Rabu (26/5/2021).

Baca Juga: WP KPK Nilai Pemberhentian 51 Pegawai Tak Lolos TWK Sebuah Vonis yang Kejam

Zainal menegaskan bahwa arahan Jokowi terkait alih fungsi status pegawai KPK sudah jelas. Tapi hal tersebut dikangkangi oleh Badan Kepeawaian Nasional (BKN), Menpan RB dan Pimpinan KPK.

"Sebab, saat ini KPK berada di bawah lembaga eksekutif. Dan juga, menurut PP Nomor 17 Tahun 2020, dikatakan, pemegang tanggung jawab terbesar untuk seleksi dan penerimaan termasuk soal alih fungsi kepegawaian itu adalah Presiden," terang Zainal.

Dengan alasan itu, Zainal menduga pemberhentian pegawai KPK sudah dirancang sejak awal.

"Bagaimana mungkin perintah atau catatan Presiden tidak diindahkan, itu yang mau saya katakan jangan-jangan memang ada konklusi yang mendahului analisa," kata Zainal.

"Jadi, tidak perlu ada analisa hukum, tidak perlu ada analisa lainnya. Konklusinya adalah 51 pegawai itu harus keluar," sambungnya.

Baca Juga: ICW: Pemberhentian 51 Pegawai KPK Melanggar UU KPK dan UU ASN

Seperti diberitakan, pada Selasa (25/5/2021), Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengumumkan, bahwa 51 dari 75 pegawai KPK tetap diberhentikan.

Kata salah satu Pimpinan KPK itu, 51 pegawai tersebut memiliki rapor merah dari tim asesor TWK.

Sehingga, mereka dianggap tidak bisa lagi dibina dengan pendidikan wawasan kebangsaan untuk menjadi ASN dan tetap bekerja di KPK.

Baca Juga: Bola Panas Polemik Pemberhentian Pegawai KPK

Penulis : Hedi Basri | Editor : Purwanto

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


SINAU

Simak! Lakukan ini Jika Tersesat di Gunung

Sabtu, 25 September 2021 | 21:36 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
22:13
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19