Kompas TV klik360 sinau

Benarkah WhatsApp Bakal Hapus Akun Pengguna Jika Tak Setujui Kebijakan Baru?

Rabu, 12 Mei 2021 | 11:00 WIB

KOMPAS.TV - Kebijakan privasi baru WhatsApp akan mulai diterapkan pada 15 Mei mendatang.

Notifikasi dan informasi soal aturan privasi terbaru makin sering muncul agar pengguna paham dan akhirnya menekan tombol "terima".

Sebelumnya, beredar kabar bahwa pengguna yang tidak menyetujui persyaratan baru ini akan dihapus akunnya.

Benarkah WhatsApp akan menghapus akun pengguna?

Pengguna yang belum menyetujui kebijakan privasi baru WhatsApp tidak akan dihapus akunnya.

Hal ini dikonfirmasi WhatsApp melalui laman berisi daftar pertanyaan yang sering ditanyakan (FAQ) di situs resminya.

"Tidak ada akun WhatsApp yang dihapus atau dibatasi fungsinya pada 15 Mei mendatang karena pembaruan (aturan privasi) ini," tulis WhatsApp.

Pengguna yang belum menyetujui kebijakan terbaru WhatsApp masih bisa menerima pembaruan aplikasi, menerima panggilan masuk, dan bertukar pesan di aplikasi tersebut.

Meski begitu, setelah tanggal 15 Mei, jendela notifikasi akan terus muncul dan pengguna harus menyetujui aturan privasi terbaru ini.

Apa yang terjadi jika tak kunjung menyetujui ketentuan terbaru?

Jika tidak setuju dengan perubahan kebijakan privasi WhatsApp, secara perlahan pengguna akan dibuat tak bisa menggunakan layanan WhatsApp lewat pembatasan fungsi.

Awalnya, pengguna tidak akan bisa mengakses daftar chat (obrolan), tetapi masih bisa menjawab panggilan suara dan video yang masuk.

Setelah beberapa minggu, pengguna tidak akan bisa lagi menerima panggilan masuk atau notifikasi karena WhatsApp akan berhenti meneruskan pesan dan panggilan ke ponsel.

WhatsApp hanya akan menghapus akun jika akun terkait tidak aktif selama 120 hari.

Yang dimaksud dengan ‘tidak aktif’ di sini adalah akun itu tidak terhubung dengan internet dalam rentang waktu tersebut.(*)

Grafis: Joshua Victor

Penulis : Gempita Surya





BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
13:59
WHO TARGETKAN VAKSINASI COVID-19 DI SELURUH NEGARA MINIMAL SUDAH MENCAPAI 10 PERSEN PADA SEPTEMBER 2021   HINGGA 11 JUNI 2021, JUMLAH PASIEN DI RS WISMA ATLET KEMAYORAN SUDAH MENCAPAI 4.019 ORANG   PEMERINTAH TARGETKAN PERCEPATAN DIGITALISASI UMKM YAKNI 30 JUTA UMKM MASUK DIGITAL PADA 2030   MENPAREKRAF SANDIAGA UNO REKOMENDASIKAN DANAU TOBA DI SUMUT SEBAGAI SALAH SATU DESTINASI UNTUK “WORK FROM TOBA”   WAMENTAN HARVICK HASNUL BERHARAP PENGGUNAAN ALAT & MESIN PERTANIAN (ALSINTAN) MAMPU TINGKATKAN PRODUKSI NASIONAL   MENTERI KP SAKTI WAHYU TRENGGONO OPTIMISTIS KKP BISA MENINGKATKAN NILAI TUKAR NELAYAN   KETUM KONI KOTA TANGSEL DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA KASUS DUGAAN KORUPSI DANA HIBAH TAHUN ANGGARAN 2019   DEPUTI II KSP ABETNEGO TARIGAN DUKUNG MEDIASI ANTARA SUKU ANAK DALAM JAMBI DAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN    PRESIDEN JOKOWI BERHARAP BANDARA JENDERAL BESAR SOEDIRMAN DORONG PERTUMBUHAN EKONOMI DI PURBALINGGA   PRESIDEN JOKOWI MENYAMBUT BAIK BEROPERASINYA BANDARA JENDERAL BESAR SOEDIRMAN DI PURBALINGGA, JATENG   DISDIK: PENDAFTARAN PPDB JALUR PINDAH TUGAS ORANGTUA TAK JADIKAN KARTU KELUARGA DKI JAKARTA SEBAGAI SYARAT UTAMA   KEMENTAN RAIH OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DARI BPK 5 TAHUN BERTURUT-TURUT   KEMENTAN BERHASIL PERTAHANKAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN 5 TAHUN BERTURUT-TURUT   KEMENTAN RAIH OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN DARI BPK SELAMA 5 TAHUN BERTURUT-TURUT