Kompas TV nasional hukum

Civil Society Watch Sayangkan Sikap Koalisi Masyarakat Tolak KKB Sebagai Teroris

Minggu, 9 Mei 2021 | 18:56 WIB
civil-society-watch-sayangkan-sikap-koalisi-masyarakat-tolak-kkb-sebagai-teroris
Dua rumah di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, yang tengah terbakar. Kejadian tersebut dilakukan KKB yang telah berada di lokasi tersebut sejak 8 April 2021, Papua, Selasa (13/4/2021). (Sumber: Dok Humas Polda Papua)

JAKARTA, KOMPAS.TV – Direktur Civil Society Watch (SCW) Ade Armando menyayangkan pernyataan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan yang menolak ketetapan pemerintah tentang penyebutan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sebagai kelompok teroris.

“Kami menilai pernyataan sikap itu dapat menimbulkan pandangan negatif masyarakat terhadap upaya pemerintah saat ini untuk mengatasi aksi-aksi biadab yang dilakukan Kelompok Pemberontak Bersenjata di Papua yang terus memakan korban masyarakat sipil di daerah tersebut,” kata Ade dalam keterangan tertulis, Minggu (9/5/2021).

Ade menilai pernyataan sikap itu cenderung menyudutkan pemerintah sebagai pihak yang seolah-olah dengan sengaja berusaha menindas Hak Asasi Manusia di Papua, karena melakukan rangkaian langkah tegas dan keras untuk membasmi gerakan bersenjata yang sudah memakan korban rakyat Papua.

Baca juga: KKB Tembak Markas Polres Puncak di Papua, Ratusan Warga Mengungsi ke Kantor Bupati

“Apalagi pernyataan sikap ini ditandatangani LSM-LSM terkemuka dan berpengaruh yang justru diharapkan dukungan dan keterlibatannya dalam mencari cara terbaik untuk menghentikan aksi gerakan bersenjata yang biadab di Papua,” ungkapmya.

Para penandatangan yang menjadi bagian dari koalisi tersebut, yakni Imparsial, ELSAM, LBH Pers, ICW, LBH Masyarakat, LBH Jakarta, ICJR, PILNET Indonesia, Centra Initiative, HRWG, Setara Institute, WALHI, PBHI, Public Virtue, Amnesty International Indonesia, dan Kontras.

Adapun sejumlah poin dalam pernyataan Koalisi yang CSW sayangkan adalah:

  1. Koalisi menganggap kebijakan penyebutan ‘teroris’ pada kelompok kriminal bersenjata ini adalah jalan pintas yang melegitimasi kekarasan yang selama ini dilakukan.
  2. Koalisi menganggap kebijakan ini mempertegas pengabaian pendekatan keamanan manusia dalam penyelesaian konflik.
  3. Koalisi menganggap kebijakan pemerintah ini akan semakin memperpanjang daftar pelanggaran HAM di Papua yang berujung pada instabilitas kondisi keamanan.
  4. Koalisi menganggap kebijakan ini semakin menghambat upaya penyelesaian Konflik Papua secara damai.
  5. Koalisi menganggap penetapan KKB sebagai teroris bermasalah karena terminologi “teroris” sarat dengan muatan politik dan rawan disalahgunakan.
  6. Koalisi menganggap pelabelan kelompok teroris kepada KKB membuka jalan atas terbentuknya pelembagaan rasisme dan diskriminasi berkelanjutan atas warga Papua secara umum.

Penulis : Baitur Rohman | Editor : Hariyanto Kurniawan





BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
18:57
PELATIH TIMNAS INDONESIA SHIN TAE-YONG TARGETKAN KEMENANGAN DALAM LAGA KUALIFIKASI PIALA DUNIA PADA JUNI 2021   INDONESIA KECAM PENGUSIRAN PAKSA WARGA PALESTINA OLEH POLISI ISRAEL SAAT TARAWIH DI MASJID AL AQSA DI JERUSALEM   HARI INI PANGLIMA TNI DAN KAPOLRI TINJAU POS PENYEKATAN ARUS MUDIK 2021 DI TOL PEJAGAN KM 248 BREBES, JATENG   PEMPROV DKI JAKARTA MENOLAK 1.132 PENGAJUAN SURAT IZIN KELUAR MASUK (SIKM) DARI TOTAL 2.189 PERMOHONAN PADA 6-8 MEI 2021   POLDA METRO JAYA AKAN KERAHKAN PERSONEL TAMBAHAN UNTUK ANTISIPASI PENEROBOSAN POS PENYEKATAN MUDIK LEBARAN   PEMERINTAH PERKETAT PELABUHAN MERAK-BAKAUHENI YANG MERUPAKAN PINTU KELUAR MASUK DARI PULAU JAWA KE PULAU SUMATERA   MENKES: MASYARAKAT YANG BEPERGIAN DARI & KE SUMATERA, WAJIB LAMPIRKAN SURAT BEBAS COVID-19 MELALUI TES USAP ANTIGEN   MENKES BUDI GUNADI SADIKIN: KASUS MUTASI VIRUS KORONA BANYAK DITEMUKAN DI PULAU SUMATERA, TERUTAMA DI PALEMBANG   KOMBES POL HENGKI HARYADI TEGASKAN PELANGGAR KERUMUNAN DI MASA PANDEMI COVID-19 DAPAT DIPIDANA   KAPOLRES METRO JAKARTA PUSAT KOMBES POL HENGKI HARYADI MELARANG SEGALA BENTUK KERUMUNAN SAAT MALAM TAKBIRAN    TIGA HARI LARANGAN MUDIK, PT JASA MARGA MENCATAT 245.496 KENDARAAN MENINGGALKAN JABODETABEK MELALUI JALAN TOL   EGM BANDARA HALIM PERDANAKUSUMA NANDANG SUKARNA: BANYAK MASKAPAI BERALIH JADI ANGKUTAN KARGO SAAT LARANGAN MUDIK   SEJAK LARANGAN MUDIK, HANYA SATU PENERBANGAN NIAGA DARI BANDARA HALIM PERDANAKUSUMA   PATROLI LAUT KEMENHUB CEGAT TIGA KAPAL “SERVICE BOAT” YANG NEKAT ANGKUT PEMUDIK DI PESISIR TELUK JAKARTA