Kompas TV bisnis kebijakan

Pembayaran THR Tak Jelas, 18 Perusahaan Dilaporkan ke Posko THR

Selasa, 4 Mei 2021 | 06:00 WIB
pembayaran-thr-tak-jelas-18-perusahaan-dilaporkan-ke-posko-thr
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah kepada Organisasi Buruh Internasional (ILO) memaparkan langkah-langkah pemerintah menekan jumlah pengangguran selama pandemi Covid-19 secara virtual, Kamis (2/7/2020). (Sumber: (Dokumentasi Humas Kementerian Ketenagakerjaan))

PURBALINGGA, KOMPAS.TV- Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, ada 18 perusahaan di Jawa Tengah yang diadukan para pekerjanya karena belum membayar  THR.

"Pemantauan masih berjalan terus, posko THR ada di pemerintah pusat dan di provinsi, di Jawa Tengah sesuai dengan laporan ada 18 perusahaan yang diadukan oleh pekerjanya," kata Ida kepada media, saat kunjungan kerja di Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, Senin (03/05/2021).

Laporan itu akan segera ditindaklanjuti oleh tim  pengawas tenaga kerja. Ida berharap seluruh perusahaan dapat membayar THR kepada pekerjanya tepat waktu. Karena hal itu merupakan kewajiban yang mengikat bagi setiap pelaku usaha.

Baca Juga: Posko THR Kemnaker Terima 776 Aduan Terkait Pembayaran THR

"Pemberian THR itu kan diberikan paling lambat H-7, kalau perusahaan tidak bisa membayar H-7 dilakukan dialog di internal perusahaan, dialog kekeluargaan," ujar Ida.

Sedangkan mengenai sanksi bagi perusahaan yang tidak menaati aturan soal THR, Ida menyebut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 6 Tahun 2016.

"H-7 itu kan paling lambat, namun kami masih beri kelonggaran kepada perusahaan sampai H-1. Mengenai sanksi acuan kami adalah peraturan, sanksi terberatnya adalah pencabutan izin," lanjutnya.

Baca Juga: Pemprov Jabar Dirikan Psoko Aduan THR

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jateng Sakina Rosellasari menyatakan, saat ini ada posko aduan THR di tingkat provinsi.

Selain itu juga ada 35 posko aduan THR di tingkat kabupaten/kota di Jateng, serta 6 satuan pengawas ketenagakerjaan.

Penulis : Dina Karina

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
16:22
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19