Kompas TV internasional kompas dunia

Pekerja Migran di Hong Kong Kritik Wajib Vaksinasi Covid-19, Disebut Diskriminatif dan Tidak Adil

Minggu, 2 Mei 2021 | 07:15 WIB
pekerja-migran-di-hong-kong-kritik-wajib-vaksinasi-covid-19-disebut-diskriminatif-dan-tidak-adil
Kelompok pekerja migran Hong Kong pada Sabtu (01/05/2021) mengkritik rencana mewajibkan vaksin Covid-19 bagi semua pekerja migran rumah tangga asing, menyebut langkah tersebut "diskriminatif dan tidak adil", seperti dilansir Straits Times, Sabtu, (01/05/2021). (Sumber: Associated Press)

HONG KONG, KOMPAS.TV - Kelompok pekerja migran Hong Kong pada Sabtu (01/05/2021) mengkritik rencana mewajibkan vaksin Covid-19 bagi semua pekerja migran rumah tangga asing, menyebut langkah tersebut "diskriminatif dan tidak adil", seperti dilansir Straits Times, Sabtu, (01/05/2021)

Pejabat kesehatan Hong Kong mengatakan mereka berencana mengeluarkan perintah wajib vaksinasi untuk 370.000 pembantu rumah tangga di kota itu, sebagian besar adalah perempuan dengan bayaran rendah dari Filipina dan Indonesia.

Mereka yang ingin mengajukan visa kerja - atau memperbarui visa mereka saat ini - harus menunjukkan mereka telah divaksinasi, kata para pejabat Hong Kong pada hari Jumat, (30/04/2021)

Jika rencana itu berjalan, itu akan menjadi pertama kalinya Hong Kong secara langsung mengikat hak kerja bagi orang asing dengan vaksin.

"Ini jelas merupakan tindakan diskriminasi dan stigmatisasi terhadap pekerja rumah tangga migran," kata Dolores Balladares Pelaez, ketua United Filipinos di Hong Kong, kepada wartawan.

Baca Juga: Hong Kong Kembali Rencanakan Travel Bubble, Kini dengan Makau

KJRI Hong Kong bekerja sama erat dengan otoritas Hong Kong dan Makau berhasil repatriasi 91 WNI yang merupakan Pekerja Migran Indonesia dan Anak Buah Kapal yang tertahan di Makau dan pelabuhan Hong Kong tanpa kewajiban karantina. (Sumber: KJRI Hong Kong)

Kelompok pekerja yang mewakili pekerja rumah tangga mengatakan mereka marah, karena orang asing lainnya - dan penduduk lokal yang bekerja di lingkungan seperti panti jompo - tidak diharuskan menjalani vaksinasi.

"Sekali lagi, kami dipilih dan menjadi sasaran," tambah Pelaez.

Pejabat kesehatan mengumumkan rencana vaksinasi setelah dua pembantu rumah tangga ditemukan terinfeksi salah satu jenis Covid-19 yang lebih ganas.

Semua pekerja rumah tangga juga telah diperintahkan untuk menjalani tes dalam beberapa hari mendatang - tindakan yang tidak berlaku untuk keluarga tempat mereka bekerja.

Penulis : Edwin Shri Bimo

Sumber : Kompas TV




BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
20:32
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19