Kompas TV bisnis ekonomi dan bisnis

Masyarakat Dukung Penerapan Pajak Kekayaan untuk Pulihkan Ekonomi dan Tangani Covid-19

Rabu, 28 April 2021 | 14:48 WIB
masyarakat-dukung-penerapan-pajak-kekayaan-untuk-pulihkan-ekonomi-dan-tangani-covid-19
Ilustrasi miliarder. (Sumber: Kompas.com)

 JAKARTA, KOMPAS.TV- Mayoritas masyarakat Indonesia mendukung diterapkannya pajak kekayaan atau wealth tax kepada orang-orang super kaya di tanah air. Hal itu tercermin dari hasil survei lembaga riset Glocalities. 

Polling yang dilakukan oleh Glocalities dan Millionaires for Humanity di Indonesia itu, mewawancarai 1.051 orang sebagai responden. Hasilnya, 79 persen responden mendukung penerapan wealth tax di Indonesia.

Dimana, orang yang memiliki kekayaan lebih dari Rp140 miliar, harus membayar pajak tahunan tambahan sebesar 1 persen. Responden meyakini, wealth tax penting untuk membantu mendanai pemulihan ekonomi dan penanganan Covid-19.

Baca Juga: Targetnya Rp1.229 T, Penerimaan Pajak Baru Terkumpul Rp228 T

Hanya 4 persen responden yang menolak gagasan tersebut. 

“Hasil polling tersebut memperkuat bukti, bahwa warga semakin mengharapkan pemerintah bersedia menerapkan kebijakan khusus kepada kelompok super kaya untuk berkontribusi lebih besar dalam membayar pajak,” kata Direktur Riset Glocalities, Martijn Lampert, dalam keterangan tertulisnya kepada KOMPAS TV, Rabu (28/04/2021). 

Millionaires for Humanity adalah organisasi yang beranggotakan para miliarder dari seluruh dunia. Mereka menandatangani petisi, yang menyatakan kesediaan untuk membantu negaranya melalui pembayaran pajak kekayaan yang dimilikinya.

Baca Juga: Heboh Desa Miliarder Lagi, Warga Subang Ramai-Ramai Borong Motor Baru dari Ganti Untung Proyek

Sebanyak 150 miliarder telah menandatangani petisi tersebut. Petisi ini juga didukung oleh 2 ekonom ternama dunia, Jeffrey Sachs dan Gabriel Zucman.

Di dalam negeri, Millionaires for Humanity menggandeng The PRAKARSA untuk mengkampanyekan penerapan pajak kekayaan. THE PRAKARSA adalah organisasi riset yang mendorong berbagai inisiatif reformasi kebijakan perpajakan di Indonesia dan Asia. 

Penulis : Dina Karina | Editor : Iman Firdaus

Sumber : Kompas TV



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
08:21
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19