Kompas TV nasional update corona

Perketat Larangan Mudik, Pemerintah Keluarkan Aturan Tambahan

Jumat, 23 April 2021 | 07:51 WIB

KOMPAS.TV - Pemerintah melalui Satgas Penanganan Covid-19 kembali mengeluarkan aturan tambahan yang memperketat perjalanan masyarakat sebelum dan sesudah periode pelarangan mudik.

Pengetatan persyaratan bagi pelaku perjalanan dalam negeri akan berlangsung selama H-14 peniadaan mudik, yakni pada tanggal 22 April 2021 hingga 5 Mei 2021.

Aturan serupa juga diterapkan setelah periode pelarangan mudik pada 18-24 Mei 2021.

Dari tanggal tersebutdiberlakukan masa berlaku surat tanda negatif untuk pelaku perjalanan, baik PCR atau tes cepat antigen maksimal 1x24 jam sebelum keberangkatan.

Aktivitas pergerakan warga yang memilih mudik lebih awal kian terpantau ramai di Jalur Utama Pantura, Kota Cirebon, Jawa Barat.

Polisi menambah lokasi penyekatan cegah warga mudik dua kali lipat dibanding tahun lalu.

Jika di tahun 2020 ada 150 posko penyekatan, tahun ini jumlahnya 330 posko.

Pemerintah daerah akan memastikan semua ASN mematuhi larangan mudik. Sanksi hingga penurunan pangkat akan dijatuhkan jika para ASN nekat mudik.

Penulis : Natasha Ancely





BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
00:02
TIM ASTRONOM INTERNASIONAL LAKUKAN SURVEI DI 90 GALAKSI UNTUK MENCARI TEMPAT KELAHIRAN BINTANG   GELANDANG ASAL BELANDA, GEORGINIO WIJNALDUM, GABUNG PSG SETELAH 5 TAHUN MENGABDI DI LIVERLPOOL   TIMNAS SEPAK BOLA ITALIA AJUKAN PENGGANTIAN PEMAIN KEPADA UEFA JELANG PIALA EROPA 2020   PATUNG LIBERTY KEDUA SIAP DIKIRIM OLEH PERANCIS KE NEW YORK SEBAGAI HADIAH HARI KEMERDEKAAN AS TAHUN INI   KEMENKEU: BESARAN PAGU INDIKATIF YANG DIANGGARKAN UNTUK KEBIJAKAN FISKAL MENCAPAI RP 27,42 MILIAR   MENKEU SRI MULYANI SEBUT BESARAN PAGU INDIKATIF TAHUN INI HANYA MENCAPAI RP 33,63 TRILIUN   MENHUB BUDI KARYA SUMADI MINTA PEMDA OPTIMALKAN TOL LAUT UNTUK TEKAN PERBEDAAN HARGA BARANG   KEMENDAGRI: 115 KABUPATEN/KOTA BELUM LAKSANAKAN REFORMASI BIROKRASI   DINKES DKI JAKARTA: ADA 988 KLASTER KELUARGA SETELAH LIBUR LEBARAN   PRESIDEN JOKOWI TIDAK INGIN ADA LAGI AKSI PREMANISME ATAU PUNGLI DI KAWASAN TERMINAL PELABUHAN TANJUNG PRIOK   PRESIDEN JOKOWI BAKAL TUNGGU LAPORAN TINDAK LANJUT PERSOALAN AKSI BEGAL DAN PUNGLI DI TANJUNG PRIOK DARI KAPOLRI   TERIMA LAPORAN PUNGLI DAN AKSI BEGAL DI TANJUNG PRIOK, PRESIDEN PERINTAHKAN KAPOLRI ATASI AKSI PREMANISME   MANTAN PEJABAT KEMENKES BAMBANG RAHARDJO DIVONIS 2 TAHUN PENJARA ATAS KASUS KORUPSI PENGADAAN ALKES   KEJAGUNG PERIKSA 2 SAKSI PERKARA DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI PT ASABRI