Satgas Covid-19 Dukung Vaksin Nusantara, Tapi

JAKARTA, KOMPAS.TV - Keberadaan vaksin Nusantara yang digagas mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Dwi Putranto menuai polemik. Belum lagi direstui Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), namun vaksin tersebut telah diujicobakan kepada sejumlah tokoh termasuk anggota DPR RI.

Menanggapi ini Satgas Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 menegaskan semua vaksin harus dapat ijin dari BPOM, termasuk vaksin Nusantara.

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanggulangan Covid-19 Wiku Adi Ssasmito saat menyampaikan keterangan pers, Kamis (15/4/2021), menyatakan pemerintah sangat mendukung inovasi di bidang kesehatan.

Menurutnya dengan inovasi baru, maka akan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap produk kesehatan dan obat-obatan dari luar.

Namun, disebutkan Wiku, setiap inovasi tetap harus mengikuti aturan atau prosedur pengembangan yang sudah ada. Salah satunya yaitu prosedur yang ditetapkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

“Prinsipnya semua vaksin harus dapet ijin BPOM,” tegas Wiku.

Dia menyatakan, ijin BPOM diperlukan terutama untuk jaminan aspek keamanan dan efikasi atau khasiat.

Wiku menuturkan vaksin nunsantara adalah jenis vaksin yang dikembangkan di Amerika Serikat dan diujicobakan di Indonesia. Dia menjelaskan, jika memenuhi prosedur-prosedur yang ditetapkan BPOM, maka pemerintah pun bakal memberikan dukungan.

Karena itu dia berharap peneliti dan pengembang vaksin Nusantara dapat segera berkoordinasi dengan BPOM agar masalah prosedur bisa segera terselesaikan.

“Selama memenuhi (persyaratan BPOM), pemerintah akan memberikan dukungan,” tuturnya.