Presiden Jokowi Minta Pemerintah Daerah Manfaatkan APBD untuk Bantu Masyarakat Lapisan Bawah

JAKARTA, KOMPAS.TV- Presiden Joko Widodo mengatakan, pandemi Covid-19 mengakibatkan banyak masyarakat yang mengalami pemutus hubungan kerja (PHK).

Untuk itu, Presiden Jokowi meminta para kepala daerah memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) dalam membantu masyarakat di lapisan bawah yang terdampak pandemi.

“Karena banyak pabrik yang berhenti produksi dalam masa pandemi. Oleh sebab itu, saya minta agar APBD ini bisa memberikan pekerjaan kepada masyarakat di lapis bawah,” kata Presiden Jokowi kepada peserta Rapat Koordinasi Kepala Daerah Tahun 2021 yang berlangsung di Istana Negara, Rabu (14/4/2021).

“Dengan cara perbanyak program-program padat karya untuk penciptaan lapangan pekerjaan sambil menunggu ekonomi kembali pulih sepenuhnya,” tambahnya.

Baca Juga: Jokowi Minta Dahulukan Kesehatan Masyarakat dari Pemulihan Ekonomi, Tapi Jangan Lockdown

Selain itu, Presiden Jokowi menilai pemerintah daerah juga harus segera mengeksekusi bantuan sosial bagi rakyat yang membutuhkan. Dalam hal bantuan sosial, kata Jokowi, pemerintah pusat sudah melakukan alokasi.

Tetapi, Presiden Jokowi ingin pemerintah daerah juga melakukan alokasi bantuan untuk titik-titik yang belum tersentuh.

“Bantu juga usaha mikro, kecil, dan menengah baik itu permodalan, produksi, maupun pemasarannya karena ini akan menggerakkan ekonomi daerah,” ujarnya.

Baca Juga: Targetkan 70 Juta Jiwa Tervaksinasi Juli, Jokowi Minta Kepala Daerah Bekerja Detil Tangani Covid-19

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga minta Kepala Daerah memberikan dukungan penuh kepada investasi baru. Saat ini, lanjut Jokowi, hampir semua negara di dunia konsentrasinya kepada investasi.

“Kita sudah memiliki yang namanya Undang-Undang Cipta Kerja, implementasi pelaksanaan dari UU Cipta Kerja di daerah ini harus didukung penuh karena membuka investasi,” katanya.

Jokowi menuturkan saat ini di BKPM izin-izin untuk melakukan investasi cepat sekali. Pemerintah daerah, kata Jokowi, bisa sekali-kali melihat kecepatan izin yang dikeluarkan oleh BKPM.

“Oleh sebab itu daerah sama, baik provinsi, kabupaten, maupun kota jangan memperlambat yang namanya izin investasi, karena investasi itu menciptakan lapangan pekerjaan," tuturnya.