Kompas TV bisnis ekonomi dan bisnis

Pemerintah Izinkan Swasta Gandeng Asing Bangun Ibu Kota Baru

Kamis, 8 April 2021 | 09:26 WIB
pemerintah-izinkan-swasta-gandeng-asing-bangun-ibu-kota-baru
Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkap kerugian perekonomian akibat pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sebesar Rp1.000 triliun. (Sumber: Kompas TV)

JAKARTA, KOMPAS.TV- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, menyatakan perusahaan swasta nasional boleh mengundang investor asing untuk membangun kawasan Ibu Kota Negara (IKN) atau ibu kota baru di Kalimantan Timur.

“Kita memberi tantangan kepada para pengusaha swasta nasional, silakan mengundang partner asingnya. Jadi bukan pemerintah yang mengundang investor asing," kata Menteri Suharso kepada awak media, dikutip Kamis (08/04/2021).

Baca Juga: Bappenas Pastikan Tahun 2021 IKN Mulai Dibangun

Pembangunan IKN, bisa menjadi lahan bisnis baru bagi pengusaha properti. Lantaran di tengah pandemi seperti ini, sektor properti di kota-kota besar sedang lesu.

Menurut Suharso, pembangunan IKN merupakan playing ground baru bagi para pengusaha yang nantinya akan menjadi objek pajak pemerintah. Karenanya pemerintah tidak menutup akses untuk investor swasta.

Baca Juga: Bappenas: IKN adalah Playground untuk Menggerakan Ekonomi

“Ketika industri properti sedang turun, real esatate, marketing turun kenapa tidak mereka bergerak di sana. Kalau mereka dikasih playing ground, mendorong tingkat produktivitas modal mereka, kemudian memperoleh laba, itu kan objek pajak,” ujar Suharso.

Penulis : Dina Karina | Editor : Iman Firdaus





BERITA LAINNYA


Berita Daerah

Relokasi Pedagang Pasar Ditunda

Rabu, 14 April 2021 | 16:47 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
17:07
SEBANYAK 250 WNI DI CALIFORNIA SELATAN, AS, DAPAT SUNTIKAN VAKSINASI COVID-19    PRESIDEN JOKOWI BEBASKAN PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) UNTUK AIR BERSIH    BPOM: BELUM ADA IZIN UJI KLINIK FASE II VAKSIN NUSANTARA    MENKO POLHUKAM DORONG KPK BERGABUNG DALAM SISTEM DATABASE PENANGANAN PERKARA TERPADU BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI    LARANGAN MUDIK LEBARAN, DITLANTAS POLDA METRO JAYA SEKAT 16 JALUR TIKUS UNTUK KELUAR JABODETABEK    DITLANTAS POLDA METRO JAYA AKAN DIRIKAN POS PANTAU DI JALUR TIKUS UNTUK ANTISIPASI WARGA YANG NEKAT MUDIK    WALHI SUMSEL DUKUNG PEMANFAATAN LAHAN GAMBUT UNTUK MENUNJANG PEREKONOMIAN MASYARAKAT    KPK MENDAKWA EKS WALI KOTA CIMAHI AJAY PRIATNA TERIMA SUAP RP 1,6 MILIAR UNTUK MULUSKAN IZIN PROYEK RS    MENKEU SRI MULYANI SEBUT PEMULIHAN EKONOMI GLOBAL DARI DAMPAK PANDEMI COVID-19 HARUS BERSIFAT BERKELANJUTAN    GEMPA MALANG, BMKG: BURUKNYA STRUKTUR BANGUNAN IKUT JADI PENYEBAB RIBUAN RUMAH RUSAK DI MALANG    KASUS SUAP PENGATURAN PROYEK DI KABUPATEN INDRAMAYU, KPK PANGGIL 3 ANGGOTA DPRD JAWA BARAT    WAPRES MA'RUF AMIN IMBAU MASYARAKAT BERKONTRIBUSI AKTIF DALAM MENGEMBANGKAN EKONOMI & KEUANGAN SYARIAH    POLRI MULAI PERIKSA BARANG BUKTI DARI TKP KEBAKARAN KILANG MINYAK BALONGAN, INDRAMAYU, JAWA BARAT    MENTERI PPPA MINTA PEMDA KAWAL DAN PASTIKAN PENGGUNAAN DAK PEREMPUAN DAN ANAK DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN