Survei SMRC: Pendukung Anies Paling Tinggi Percaya Pemerintah Melakukan Kriminalisasi Ulama

JAKARTA, KOMPAS TV - Survei nasional Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) terkini menunjukkan warga Muslim yang memilih Anies Baswedan cenderung menganggap pemerintah saat ini melakukan kriminalisasi ulama, membungkam suara umat Islam, dan melakukan pembatasan dakwah.

Temuan umum survei nasional SMRC menunjukkan sekitar 60 % masyarakat muslim Indonesia menyatakan tidak setuju dengan anggapan bahwa pemerintah melakukan kriminalisasi ulama.

"Sekitar 60% warga Muslim tidak percaya pemerintah melakukan kriminalisasi ulama, sementara yang percaya 27%,” kata Manajer Program SMRC, Saidiman Ahmad dalam rilis hasil survei secara daring bertajuk “Sikap Publik Nasional terhadap FPI dan HTI”,  Selasa,  (6/4/2021) di Jakarta.

Kemudian, ketika ditanya soal anggapan pemerintah membungkam suara umat Islam, sebanyak  54% menyatakan tidak setuju dengan anggapan tersebut.  Dan 54% tidak setuju dengan pernyataan pemerintah membatasi dakwah.

Baca juga: Survei SMRC: 60% Warga Muslim Tidak Percaya Pemerintah Melakukan Kriminalisasi Ulama

Namun dilihat dari sisi capres yang didukung, kecenderungan terkuat untuk menganggap pemerintah melakukan kriminalisasi ulama, membungkam umat Islam, dan membatasi dakwah datang dari warga Muslim yang mendukung Anies Baswedan.

Terdapat sekitar 51% pendukung Anies menyatakan pemerintah melakukan kriminalisasi ulama, 62% pendukung Anies menyatakan pemerintah membungkam umat Islam, dan 55% pendukung Anies menyatakan pemerintah membatasi dakwah.

Sebaliknya, kecenderungan terkuat untuk membantah anggapan itu datang dari warga Muslim pendukung Ganjar Pranowo. Terdapat sekitar 76% pemilih Ganjar yang tidak percaya pemerintah melakukan kriminalisasi ulama, 69% pendukung Ganjar tidak percaya pemerintah membungkam umat Islam, dan 71% pendukung Ganjar tidak percaya pemerintah membatasi dakwah.

Dilihat dari wilayah tempat tinggal, kecenderungan terkuat untuk menganggap pemerintah melakukan kriminalisasi ulama, membungkam umat Islam, dan membatasi dakwah datang dari warga Muslim yang bertempat tinggal di DKI Jakarta.

Terdapat sekitar 41% warga Muslim di DKI Jakarta menyatakan pemerintah melakukan kriminalisasi ulama, sekitar 59% menyatakan pemerintah membungkam umat Islam, dan 58% menyatakan pemerintah membatasi dakwah.

Sebaliknya kecenderungan terkuat untuk membantah anggapan itu datang dari warga Muslim yang bertempat tinggal di Jawa Tengah (Jateng), Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Jawa Timur (Jatim).

Terdapat sekitar 70% warga Muslim di Jateng  dan  DIY,  serta  72% warga Muslim di Jatim tidak percaya pemerintah melakukan kriminalisasi ulama. Sementara  69% warga Muslim di Jateng , DIY dan 62% warga Muslim di Jatim tidak percaya pemerintah membungkam umat Islam.

Kemudian 61% warga Muslim di Jateng,  DIY dan 65% warga Muslim di Jatim tidak percaya pemerintah membatasi dakwah.

Untuk diketahui, survei berskala nasional ini dilakukan pada 28 Februari sampai 5 Maret 2021.

Survei melibatkan 1064 responden yang dipilih secara acak. Margin of error survei diperkirakan +/- 3,07%.