Kompas TV bisnis kompas bisnis

Pemerintah Resmi Melarang Mudik Lebaran 2021, Ini Dampaknya

Selasa, 30 Maret 2021 | 13:11 WIB

KOMPAS.TV -Pemerintah resmi melarang mudik Lebaran pada tahun ini. Langkah itu diambil mengingat masih tingginya angka penularan dan kematian akibat Covid-19.

Larangan mudik pun membuat mobilitas masyarakat menjadi rendah di momentum Lebaran sehingga berpotensi membatasi kegiatan perekonomian.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai, pemerintah tidak konsisten dalam memutuskan kebijakan larangan mudik, sebab Kementerian Perhubungan sempat menyebut tak ada larangan mudik.

 "Kebijakan plin-plan mempengaruhi ekspektasi dunia usaha khususnya sektor tertentu yang sebelumnya berharap ada kenaikan penjualan saat mudik diperbolehkan," ujar Bhima dikutip oleh Kompas.com pada Sabtu (27/3/2021). 

Adapun sektor yang terdampak larangan mudik ini yakni infrastruktur, transportasi dan industri fashion.

Terkait larangan Mudik Lebaran 2021, PT Kereta Api Indonesia mendukung penuh seluruh kebijakan pemerintah.

Namun aturan khusus kala bepergian menggunakan kereta api jarak jauh,masih menunggu Surat Edaran Satgas Covid-19 dan Kementerian Perhubungan.

Kepala Humas PT KAI Daerah Operasional I, Eva Chairunisa menyebut, penjualan tiket angkutan lebaran tahun ini memang belum dibuka, sehingga pengguna jasa hanya bisa memesan tiket dengan waktu keberangkatan sampai 30 April saja.
 

Penulis : Anjani Nur Permatasari





BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
03:53
AKTIVIS PENCINTA LINGKUNGAN GREENPEACE MINTA MAAF SETELAH AKSI PROTESNYA LUKAI 2 O RANG DI STADION ALLIANZ ARENA   TIMNAS RUSIA BUNGKAM FINLANDIA LEWAT GOL TUNGGAL ALEKSEI MIRANCHUK DI LAGA GRUP B EURO 2020   PEMERINTAH INGGRIS TEGASKAN JUMLAH PENONTON EURO 2020 DI WEMBLEY HANYA 25 PERSEN DARI KAPASITAS STADION   PEMERINTAH JEPANG INGIN KEHADIRAN 10.000 PENONTON DI TIAP LOKASI PERTANDINGAN OLIMPIADE DAN PARALIMPIADE TOKYO   BPBD DKI JAKARTA MINTA WARGA WASPADA BANJIR MENYUSUL TINGGI MUKA AIR DI POS PANTAU HULU ANGKE, JAKUT, MASUK SIAGA 3   PT JAKARTA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL (JICT) IMBAU SOPIR TRUK TIDAK PERLU LAGI BAYAR UANG TIP DI PELABUHAN   TAMAN MARGASATWA RAGUNAN BATASI KUNJUNGAN MAKSIMAL 50 PERSEN DI MASA PEMBERLAKUAN PPKM MIKRO   KASUS COVID-19 MELONJAK, PEMKAB WONOGIRI INSTRUKSIKAN KADES SIAPKAN TEMPAT ISOLASI DESA   SATGAS COVID-19 PASTIKAN SUPLAI VAKSIN COVID-19 DARI LUAR NEGERI TERJAGA SESUAI JADWAL VAKSINASI PEMERINTAH   KANTOR KELURAHAN CIGANJUR, JAKARTA SELATAN, DITUTUP 2 HARI SETELAH LURAH HIFZILLAH TERKONFIRMASI POSITIF COVID-19   PEMKOT MADIUN PERPANJANG PPKM MIKRO HINGGA 28 JUNI KARENA KASUS COVID-19 MASIH TINGGI   PEMKOT SURABAYA FOKUSKAN SKRINING DAN TES USAP DI JEMBATAN SURAMADU BAGI PENGENDARA YANG MASUK KE ARAH BANGKALAN   PEMKOT BANDUNG AKAN LAKUKAN PENGETATAN AKTIVITAS MASYARAKAT KARENA LONJAKAN KASUS COVID-19   KEMENDAGRI PASTIKAN REALISASI KATALOG ELEKTRONIK (E-KATALOG) GUNAKAN PRODUK DALAM NEGERI