Kompas TV bisnis kebijakan

Petambak Garam Minta Pemerintah Jangan Berpihak ke Importir Besar

Selasa, 23 Maret 2021 | 10:21 WIB
petambak-garam-minta-pemerintah-jangan-berpihak-ke-importir-besar
Petani garam sedang mengurai serta mengeringkan garam (Sumber: (Humas Kementerian Kelautan dan Perikanan))

JAKARTA, KOMPAS.TV- Dewan Presidium Persatuan Petambak Garam Indonesia (PPGI) Amin Abdullah menyatakan, pemerintah tidak pernah serius menunjukkan keberpihakan kepada petambak garam sejak lama.

Amin menilai pemerintah juga tidak memiliki peta jalan yang komprehensif dan bersifat jangka panjang untuk membangun kedaulatan pergaraman.

“Impor garam yang terus berulang setiap tahun membuktikan Pemerintah Indonesia tak berpihak kepada petambak garam nasional. Sebaliknya, hal ini menunjukkan keberpihakan Pemerintah Indonesia ditujukan hanya untuk para importir besar garam dan negara asing seperti Australia, China dan India,” kata Amin dalam keterangan tertulisnya, Selasa (23/3/2021).

Baca Juga: Petani di Sumenep Gelisah Stok Garam Menumpuk, Pemerintah Malah Mau Impor

PPGI mencatat, impor garam dari Australia terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2017 saja, Indonesia mengimpor garam dari Australia yang totalnya mencapai 2,29 juta ton.

Kemudian pada tahun 2018, impor garam dari Australia mengalami peningkatan menjadi 2,6 juta ton. Adapun pada tahun 2020, impor garam dari Australia tercatat sebanyak 2,22 juta ton.

Sementara dari China, impor garam mencapai 568 ton pada tahun 2019. Kemudian berlanjut pada tahun 2020, impor garam China mencapai 1.320 ton.

Baca Juga: Kurangi Impor, Pemerintah Buka Lebar Investasi Asing dan Lokal untuk Pengolahan Garam

Sama halnya dengan impor garam dari India. Pada tahun 2019 dan 2020, impor garam dilakukan masing-masing 719.550 ton dan 373.930 ton.

“Angka-angka impor itu akan semakin besar jika datanya kita tarik semakin jauh ke belakang. Poin utamanya, sejak lama pemerintah Indonesia siapapun Presidennya tidak pernah serius membangun kedaulatan garam nasional,” tambahnya.

Penulis : Dina Karina | Editor : Purwanto

Sumber : Kompas TV




BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
03:14
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19