Kompas TV nasional berkas kompas

Ratusan Tanah Warga Diduga Diserobot Mafia Tanah - BERKAS KOMPAS (1)

Rabu, 17 Maret 2021 | 07:56 WIB

KOMPASTV - Karut marut perkara pertanahan masih menjadi wajah buram negeri ini. Mafia tanah dituding jadi musabab. Sejumlah warga di Kab. Tangerang, Banten, menduga tanahnya diserobot ketika pengajuan pembuatan sertifikat tanah ditolak dan menemukan lahan mereka terdaftar atas nama orang lain.

Baca Juga: Bagaimana Perkembangan Vaksin Merah Putih Karya Anak Bangsa - BERKAS KOMPAS (3)

Selain itu, ratusan warga di Jl. Kirai, Kebayoran Baru, pun menghadapi perkara sama. Pengajuan program sertifikat tanah gratis dari pemerintah ditolak karena lahan mereka disebut telah bersertifikat atas nama sebuah perusahaan. 

Baca Juga: Polisi Bongkar Kasus Mafia Tanah Milik Ibunda Dino Patti Djalal

Negara membentuk Satgas Anti-Mafia Tanah guna mengusut pihak dan oknum yang bermain di dalam sengketa tanah. Sementara itu, pemerintah pun tengah menyiapkan program sertifikat tanah elektronik yang disebut dapat mempersempit ruang gerak mafia tanah. 

Penulis : Anas Surya





BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
09:36
TIMNAS INGGRIS HARUS TURUN KE PERINGKAT KEDUA KLASEMEN GRUP D EURO 2020 SETELAH CEKO KALAHKAN SKOTLANDIA   ANTISIPASI LONJAKAN PASIEN KORONA, PEMKAB JEPARA TAMBAH TEMPAT KARANTINA UNTUK PASIEN COVID-19   SEBANYAK 275 WARGA BINAAN DAN SIPIR DI LAPAS NARKOTIKA KELAS II A YOGYAKARTA POSITIF TERINFEKSI COVID-19   KPK TEGASKAN TIDAK PERNAH SEBUT KASUS PENGADAAN LAHAN DI MUNJUL, JAKTIM, BERKAITAN DENGAN PROGRAM RUMAH DP 0%   KEMENKES: 145 KASUS VARIAN BARU VIRUS COVID-19 TERSEBAR DI 12 PROVINSI DI INDONESIA   MENKEU: PEMERINTAH TIDAK KENAKAN PAJAK SEMBAKO YANG DIJUAL DI PASAR TRADISIONAL YANG JADI KEBUTUHAN MASYARAKAT UMUM   MENKEU: PPN DIKENAKAN UNTUK SEMBAKO/BAHAN PANGAN PREMIUM YANG BANYAK DIKONSUMSI KALANGAN KELAS MENENGAH KE ATAS   MENKEU SRI MULYANI TEGASKAN TIDAK SEMUA SEMBAKO DITARIK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)   ARI ASKHARA TERBUKTI BERSALAH ATAS KASUS PENYELUNDUPAN MOTOR HARLEY DAVIDSON DAN SEPEDA BROMPTON   MANTAN DIRUT GARUDA INDONESIA ARI ASKHARA DIVONIS 1 TAHUN PENJARA DAN DENDA RP 300 JUTA OLEH MAJELIS HAKIM PN TANGERANG   MENKUMHAM YASONNA LAOLY SEBUT KUHP WARISAN KOLONIAL BELANDA BANYAK MENYIMPANG DARI ASAS HUKUM PIDANA UMUM   JAKSA AGUNG TEGASKAN PENEGAKAN HUKUM SOAL KASUS JIWASRAYA DAN ASABRI SELALU LIBATKAN OJK, BI, DAN BEI   JAKSA AGUNG SANITIAR BURHANUDDIN SEBUT SUDAH PUNYA SOSOK PERWIRA TINGGI TNI UNTUK MENGISI POSISI JAMPIDMIL   PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) SKALA MIKRO DI 34 PROVINSI DIPERPANJANG HINGGA 28 JUNI 2021