Kompas TV nasional peristiwa

AHY Batal Dilaporkan, Penyidik Nilai Soal Dugaan Pemalsuan Akta Partai Demokrat Ranah UU Parpol

Jumat, 12 Maret 2021 | 19:53 WIB
ahy-batal-dilaporkan-penyidik-nilai-soal-dugaan-pemalsuan-akta-partai-demokrat-ranah-uu-parpol
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan KLB Partai Demokrat tandingan di Deli Serdang tindakan ilegal dan inkonstitusional (Sumber: KOMPAS TV)

JAKARTA, KOMPAS.TV- Penyidik Bareskrim Mabes Polri tidak menerima gugatan yang dilayangkan oleh sejumlah nama dari DPP Partai Demokrat Versi Moeldoko terhadap Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Penyidik berkeyakinan soal dugaan pemalsuan akta otentik pendirian Partai Demokrat oleh AHY merupakan ranah Undang-undang Partai Politik.

Hal tersebut dikemukakan oleh kuasa hukum dari sejumlah nama di DPP Partai Demokrat Versi Moeldoko, Rusdiansyah, Jumat (12/3/2021).

“Tadi kita melakukan perdebatan, diskusi cukup alot. Penyidik masih meyakini ini ranah UU Parpol, harus dikembalikan di mahkamah partai terkait pemalsuan akta otentik,” kata Rusdiansyah.

Baca Juga: Pengakuan Peserta KLB Demokrat Versi Moeldoko, Rahman Dontili: Saya Menerima Rp 100 Juta

Sementara itu, Rusdiansyah meyakini laporan sejumlah kliennya soal dugaan pemalsuan akta otentik pendirian Partai Demokrat oleh AHY merupakan perkara pidana. Sebab, kata Rusdiansyah, UU Parpol dan Mahkamah Partai hanya mengurus sengketa kader.

“Aturan internal pada AD/ART Partai Demokrat tidak ada mewenangkan mahkamah partai menyidangkan proses itu,” ujar Rusdiansyah.

“Maka sudah kami jelaskan, kami putuskan untuk bertemu lagi Selasa (16/3/2021). Apakah bisa lanjut pelaporan atau tidak,” lanjutnya.

Sebelumnya diceritakan Rusdiansyah, sejumlah kliennya melaporkan AHY atas dugaan pemalsuan akta otentik pendirian Partai Demokrat.

Baca Juga: Demokrat Kubu Moeldoko Laporkan AHY Atas Dugaan Pemalsuan Akta Otentik Pendirian Partai Demokrat

“Dimana di dalam AD ART Partai Demokrat (2001) tidak terdapat nama Susilo Bambang Yudhoyono sebagai pendiri Partai Demokrat. Sementara di dalam AD/ART Tahun 2020 di mukadimah diubah founding father SBY. Ini tidak benar,” kata Rusdiansyah.

Penulis : Ninuk Cucu Suwanti

Sumber : Kompas TV



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
11:10
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19