Kompas TV nasional peristiwa

Mahfud MD Angkat Bicara Terkait Kisruh Kepemimpinan Partai Demokrat Pasca KLB di Deli Serdang

Senin, 8 Maret 2021 | 16:11 WIB

KOMPAS.TV - Setelah mengklaim diri sebagai pengurus sah yang baru, Pengurus Demokrat versi Kongres Luar Biasa Deli Serdang, mengurus dokumen kepengurusan ke Kemenkumham.

KLB memilih Moeldoko, Kepala Staf Kepresidenan, secara aklamasi tanpa pesaing.

Pemerintah menyatakan tak ikut campur urusan siapa yang sah memegang partai demokrat, apakah Agus Harimurti Yudhoyono atau Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang jadi Ketua Umum Demokrat dari hasil KLB Deli Serang.

Menko Polhukam Mahfud MD angkat bicara terkait polemik kepemimpinan Partai Demokrat setelah KLB Partai Demokrat di Deli Serdang digelar.

Mahfud menilai permasalahan KLB Demokrat merupakan masalah internal partai politik.

Menurut Mahfud, sesuai UU, pemerintah tak bisa melarang atau mendorong kegiatan yang mengatas namakan kader Partai Demokrat di Deli Serdang.

Mahfud menjelaskan hal tersebut sama dengan sikap pemerintahan dari presiden-presiden RI sebelumnya termasuk SBY.

Mahfud juga menyinggung masalah internal PKB saat pemerintahan presiden Megawati dan SBY.

Mahfud menambahkan, saat itu bu Mega tak melarang atau pun mendorong karena secara hukum hal itu masalah internal PKB.

Sama juga dengan sikap pemerintahan pak SBY ketika 2008 tidak melakukan pelarangan saat ada PKB versi Parung (Gus Dur) dan versi Ancol (Cak Imin).

"Sampai dengan saat ini pemerintah tidak menganggap, setidak-tidaknya secara hukum tidak tahu ada KLB atau tidak, secara hukum ya, meskipun telinga kita mendengar, mata melihat. Tapi secara hukum kita tidak bisa mengatakan itu KLB sebelum dilaporkan secara resmi,” ujar Mahfud MD, Minggu (7/3)

Mahfud merinci dasar penyelesaian kisruh Demokrat ini yakni melalui UU Partai Politik dan AD ART yang diserahkan terakhir pada tahun 2020.

"Pertama berdasarkan Undang-Undang Partai Politik, yang kedua berdasar AD-ART yang berlaku saat ini. Bagi pemerintah, AD-ART yang terakhir itu adalah AD ART yang diserahkan tahun 2020" ujar Mahfud Md.

Penulis : Anjani Nur Permatasari




BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
16:13
WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR MARWAN DASOPANG: HARI PEREMPUAN INTERNASIONAL MOMENTUM UNTUK DORONG PENGESAHAN RUU PKS   DALAM SIDANG PRAPERADILAN KEDUA, TIM KUASA HUKUM RIZIEQ SHIHAB SEBUT PENANGKAPAN DAN PENAHANAN KLIENNYA TIDAK SAH   SETELAH DITUNDA DUA KALI, SIDANG PRAPERADILAN KEDUA YANG DIAJUKAN TIM KUASA HUKUM RIZIEQ SHIHAB DIGELAR HARI INI   PEMERINTAH TARGETKAN VAKSINASI ASN DI SELURUH WILAYAH INDONESIA AKAN SELESAI BULAN JUNI MENDATANG   PULUHAN TAMU YANG IKUT BERJOGET DENGAN WALI KOTA BLITAR TANPA MASKER HARI INI MENJALANI TES CEPAT ANTIGEN   AHY DATANGI KANTOR KEMENKUMHAM UNTUK TUNJUKKAN BUKTI KLB PARTAI DEMOKRAT DI DELI SERDANG TIDAK SAH   BERSAMA 34 KETUA DPD PARTAI DEMOKRAT, AGUS HARIMURTI YUDHOYONO HARI INI DATANGI KANTOR KEMENKUMHAM   KEMENTERIAN KESEHATAN SEBUT TAK ADA VAKSINASI COVID-19 YANG DISELENGGARAKAN DI RUMAH   KEMENKES SEBUT MAHASISWA AKAN MENERIMA SUNTIKAN VAKSIN COVID-19 BERSAMAAN DENGAN KELOMPOK MASYARAKAT UMUM   DINAS KESEHATAN DKI JAKARTA TAMBAH 10 RUMAH SAKIT LOKASI VAKSINASI COVID-19 BAGI LANSIA   POLRI GELAR VAKSINASI COVID-19 UNTUK 2.282 PURNAWIRAWAN POLISI   JAKSA AGUNG ST BURHANUDDIN PASTIKAN TAHANAN KASUS YANG DITANGANI OLEH KEJAGUNG DAPAT VAKSIN COVID-19   JAKSA AGUNG ST BURHANUDDIN SEBUT, SELAIN KARYAWAN, SEKITAR 30 ORANG TAHANAN KEJAKSAAN AGUNG JUGA IKUT DIVAKSIN   VAKSINASI PEJABAT DAN KARYAWAN KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA DILAKSANAKAN HARI INI DI KANTOR KEJAKSAAN AGUNG