Kompas TV nasional berita utama

Cabut Lampiran Perpres Soal Miras, Anwar Abbas Sebut Presiden Jokowi Buktikan Sikapnya Terima Kritik

Selasa, 2 Maret 2021 | 18:26 WIB
cabut-lampiran-perpres-soal-miras-anwar-abbas-sebut-presiden-jokowi-buktikan-sikapnya-terima-kritik
Presiden RI Joko Widodo (Sumber: Tangkapan Layar Youtube Setpres)

JAKARTA, KOMPAS.TV- Presiden Joko Widodo dinilai konsisten membuktikan ucapannya soal siap dikritik oleh rakyat dalam kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah. Hal tersebut ditunjukkan dengan dicabutnya lampiran Perpres No 10 terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol.

Hal tersebut dikemukakan oleh Wakil Ketua Umum MUI yang juga menjabat Ketua Umum PP Muhammadiyah Anwar Abbas melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.TV, Selasa (2/3/2021). “Ini bagi Saya menjadi salah satu bukti bahwa beliau memang serius dan bersungguh- sungguh dengan pernyataannya,” kata Anwar Abbas.

“Belum lama berselang di mana beliau mempersilahkan masyarakat untuk menyampaikan kritiknya kepada pemerintah dan beliau katanya siap untuk menerimanya,” tambah Anwar Abbas.

Baca Juga: PBNU Apresiasi Presiden Jokowi yang Cabut Lampiran Perpres Soal Minuman Keras

Anwar Abbas lebih lanjut menilai tindakan Presiden Jokowi yang merespons kritik terkait Perpres No 10 terkait Miras patut dipuji karena mencerminkan sikap arif dan bijaksana. Seperti diketahui, pemerintah selama ini terkesan sering memaksakan pandangan dan sikapnya serta tidak mau mendengar suara rakyat.

“Hari ini telah Beliau (Presiden Jokowi -red) bantah dan terbantah,” ujarnya.

Sebelumnya, Anwar Abbas mengaku menilai Presiden Jokowi lebih menonjol sebagai seorang politisi. Tetapi, sambungnya, dengan peristiwa dicabutnya lampiran Perpres No 10, Anwar menilai Jokowi memiliki sikap kenegarawanan.

Penulis : Ninuk Cucu Suwanti





BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
14:52
SEBANYAK 250 WNI DI CALIFORNIA SELATAN, AS, DAPAT SUNTIKAN VAKSINASI COVID-19    PRESIDEN JOKOWI BEBASKAN PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) UNTUK AIR BERSIH    BPOM: BELUM ADA IZIN UJI KLINIK FASE II VAKSIN NUSANTARA    MENKO POLHUKAM DORONG KPK BERGABUNG DALAM SISTEM DATABASE PENANGANAN PERKARA TERPADU BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI    LARANGAN MUDIK LEBARAN, DITLANTAS POLDA METRO JAYA SEKAT 16 JALUR TIKUS UNTUK KELUAR JABODETABEK    DITLANTAS POLDA METRO JAYA AKAN DIRIKAN POS PANTAU DI JALUR TIKUS UNTUK ANTISIPASI WARGA YANG NEKAT MUDIK    WALHI SUMSEL DUKUNG PEMANFAATAN LAHAN GAMBUT UNTUK MENUNJANG PEREKONOMIAN MASYARAKAT    KPK MENDAKWA EKS WALI KOTA CIMAHI AJAY PRIATNA TERIMA SUAP RP 1,6 MILIAR UNTUK MULUSKAN IZIN PROYEK RS    MENKEU SRI MULYANI SEBUT PEMULIHAN EKONOMI GLOBAL DARI DAMPAK PANDEMI COVID-19 HARUS BERSIFAT BERKELANJUTAN    GEMPA MALANG, BMKG: BURUKNYA STRUKTUR BANGUNAN IKUT JADI PENYEBAB RIBUAN RUMAH RUSAK DI MALANG    KASUS SUAP PENGATURAN PROYEK DI KABUPATEN INDRAMAYU, KPK PANGGIL 3 ANGGOTA DPRD JAWA BARAT    WAPRES MA'RUF AMIN IMBAU MASYARAKAT BERKONTRIBUSI AKTIF DALAM MENGEMBANGKAN EKONOMI & KEUANGAN SYARIAH    POLRI MULAI PERIKSA BARANG BUKTI DARI TKP KEBAKARAN KILANG MINYAK BALONGAN, INDRAMAYU, JAWA BARAT    MENTERI PPPA MINTA PEMDA KAWAL DAN PASTIKAN PENGGUNAAN DAK PEREMPUAN DAN ANAK DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN