Kompas TV nasional berita utama

Terima Masukan Ulama, Presiden Jokowi Cabut Lampiran Perpres soal Miras

Selasa, 2 Maret 2021 | 13:34 WIB
terima-masukan-ulama-presiden-jokowi-cabut-lampiran-perpres-soal-miras
Presiden RI Joko Widodo (Sumber: Tangkapan Layar Youtube Setpres)

 

JAKARTA, KOMPAS.TV- Presiden Joko Widodo mencabut lampiran Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2021 terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol.

“Saya sampaikan, saya putuskan, lampiran perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut,” kata Presiden Jokowi dalam keterangan pers yang berlangsung secara virtual di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (3/2/2021).

Baca Juga: PP Muhammadiyah Tolak Perpres Miras, Presiden Jokowi Diminta Cabut atau Revisi Kebijakan

Lebih lanjut, Jokowi mengatakan Perpres tersebut dicabut setelah dirinya berdialog dan mendapatkan masukan dari berbagai pihak.

“Setelah menerima masukan-masukan dari ulama-ulama MUI, Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, dan ormas-ormas lainnya, serta tokoh-tokoh agama yang lain, dan juga masukan-masukan dari provinsi dan daerah,” ujar Jokowi.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menerbitkan Perpres tentang minuman keras pada 2 februari 2021. Di hari yang sama, Perpres ini langsung diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Melalui perpres ini, Presiden mengizinkan dibukanya investasi minuman keras atau miras di 4 provinsi di Indonesia.

Penulis : Ninuk Cucu Suwanti





BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
11:27
KKP BEBASKAN 5 NELAYAN ASAL SUMATERA UTARA YANG DITANGKAP APARAT MALAYSIA   MENHAN PRABOWO SUBIANTO DORONG PIHAK YANG MENGETAHUI ADANYA MAFIA ALUTSISTA AGAR MELAPOR KE KPK ATAU KEPOLISIAN   BP2MI AKAN SIAPKAN SURAT JALAN BAGI 1.278 PEKERJA MIGRAN YANG DIKARANTINA DI WISMA ATLET UNTUK KEMBALI KE DAERAH   KEMNAKER TERIMA 1.860 LAPORAN SOAL PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA YANG MASUK KE POSKO THR 2021   PT KAI BERANGKATKAN 5.000 PENUMPANG DARI JAKARTA SELAMA 4 HARI LARANGAN MUDIK   LARANGAN MUDIK, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN: ANGKUTAN JALAN TURUN 85 PERSEN, ANGKUTAN UDARA LEBIH DARI 90 PERSEN   KEMENHUB: MOBILITAS MASYARAKAT MENURUN SIGNIFIKAN SELAMA PENERAPAN LARANGAN MUDIK LEBARAN   KETUA DPP PDI-P BANTAH KLAIM BUPATI NGANJUK YANG MENYATAKAN DIRI SEBAGAI KADER PDI-P    PARTAI KEBANGKITAN BANGSA BANTAH BUPATI NGANJUK NOVI RAHMAN HIDAYAT YANG TERJARING OTT KPK ADALAH KADERNYA   KPK: OTT BUPATI NGANJUK NOVI RAHMAN HIDAYAT HASIL KERJA SAMA DENGAN BARESKRIM POLRI   KPK AKAN TENTUKAN STATUS BUPATI NGANJUK DALAM 1X24 JAM   KPK MASIH PERIKSA BUPATI NGANJUK NOVI RAHMAN HIDAYAT SEUSAI OTT ATAS DUGAAN LELANG JABATAN   KETUA DPR: DISTRIBUSI LOGISTIK KEBUTUHAN PENTING BAGI KEBERLANGSUNGAN HIDUP MASYARAKAT DI TENGAH PANDEMI   SOAL LARANGAN MUDIK, KETUA DPR PUAN MAHARANI MINTA DISTRIBUSI LOGISTIK TAK TERGANGGU