Workshop Penjatuhan Sanksi Hukuman Dinas Bagi PNS, ini Yang Harus diketahui ASN

MAKASSAR, KOMPAS.TV - Dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di wilayah melalui Implementasi Corporate University, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulsel bekerjasama dengan Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara melaksanakan Workshop Bidang Administratif Fasilitatif tentang Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil, Selasa (23/02/2021).

Sesuai dengan Permenkumham No 28 Tahun 2019, yang dimaksud dengan Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil karena melanggar peraturan disiplin PNS. Prosesnya mulai dari pemanggilan sampai dengan Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin ditetapkan. John Batara Manikallo selaku ketua Panitia mengatakan dalam laporannya bahwa Workshop ini diharapkan dapat membantu meningkatkan pemahaman pejabat struktural dan pegawai terhadap implementasi sanksi bagi pegawai sesuai aturan.

Kegiatan yang dilaksanakan secara Virtual di Ruang Rapat Pimpinan Kanwil Kemenkumham Sulsel dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Harun Sulianto, Kepala Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara Ju lotje Olga, Kepala Bagian Program dan Humas John Batara Manikallo dan Kepala Bagian Umum Basir. 

Membuka kegiatan, Kakanwil Harun Sulianto menyampaikan bahwa Corporate University merupakan strategi pembelajaran yang adaptif, aplikatif, dan berdampak positif seketika. 

“Adaptif artinya dapat dengan mudah menyesuaikan dengan keadaan yang ada. Kemudian aplikatif dapat melakukan, mempelajari dan menemukan sesuatu yang baru berguna bagi kehidupan dirinya dan orang lain. Serta berdampak positif seketika. Misalnya workshop yang kita laksanakan ini dapat memberikan manfaat bagi pejabat terkait untuk memberikan Hukuman Dinas sesuai dengan aturan yang ada,” Jelas Kakanwil.

Menurut Kakanwil, ada lima tujuan Corporate University diantaranya menyelaraskan strategi bisnis unit eselon I dengan strategi pembelajaran, efisiensi kegiatan pendidikan dan pelatihan, mengembangkan kompetensi pegawai, meningkatkan performa organisasi, dan mendukung pencapaian tujuan organisasi. 

“Workshop ini merupakan implementasi Corporate University dalam memenuhi kewajiban diklat 20 jam pelajaran per ASN setiap tahunnya. Tidak lagi menggunakan metode klasikal yang membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Jika menggunakan metode klasikal, 60.000 pegawai kemenkumham baru mendapat kesempatan diklat setiap 30 tahun,” kata Harun. 

Kepala Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara Ju Lotje Olga mengapresiasi pelaksanaan kegiatan ini. Ju Lotje Olga mengatakan, kegiatan seperti ini sangat bermanfaat bagi pegawai sehingga dapat mengembangkan kompetensinya. “Kami berharap, para peserta dapat memahami dan mengikuti workshop ini dengan serius. Tentunya kami sangat mendukung pelaksanaan kegiatan ini karena membantu mengimplementasikan Target Kinerja Badiklat Hukum dan HAM yang saat ini memiliki wilayah kerja sebanyak 10 Satker,” jelas Lotje Olga. 

Sementara itu, Kepala Bagian Umum mengatakan bahwa pelaksanaan Workhsop atau Bimbingan Teknis ini dilaksanakan setiap triwulan. “Pada triwulan pertama dilaksanakan pada Divisi Adminsitrasi, kedua Divisi Keimigrasian, Ketiga Divisi Pemasyarakatan dan Keempat pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM,” Kata Basir. 

Kegiatan ini menghadirkan narasumber Auditor Muda Inspektorat Wilayah I Inspektorat Jenderal Kemenkumham RI M.H. Kesuma Negara dan Biro Kepegawaian Setjen Kemenkumham RI. Kegiatan ini juga dihadiri oleh perwakilan peserta dari semua Satuan Kerja di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Sulsel.

#KANWILKUMHAM
#SDM
#ADMINISTRASI