Kompas TV nasional wawancara

Kontroversi 'Pasal Karet' dalam UU ITE

Rabu, 17 Februari 2021 | 01:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo dalam rapat pimpinan TNI-Polri Senin kemarin, merespons sejumlah pihak terkait kebebasan berpendapat dan demokrasi.

Presiden Jokowi meminta Kapolri berhati-hati menangani kasus UU ITE, bahkan presiden membuka wacana revisi UU ITE terhadap sejumlah pasal multitafsir.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo langsung mengurai penyusunan langkah sesuai arahan presiden khususnya menyangkut pasal-pasal kontroversi UU ITE.

Tiga pasal dalam undang-undang ITE nomor 19 tahun 2016 yang kerap dikritik sebagai pasal kontroversi antara lain pasal 27 ayat tiga terkait penghinaan dan pencemaran nama baik.

Lalu pasal 28 ayat 2 terkait ujaran kebencian atau hatespeech dan sara, dan pasal 29 tentang ancaman kekerasan.

Sebelumnya Jusuf Kalla menanggapi pernyataan Presiden Jokowi saat meminta publik aktif mengkritik kebijakan pemerintah.

Jusuf Kalla mempertanyakan cara mengkritik tanpa pemanggilan pihak kepolisian.

Sejak pertama ditetapkan pada 2011 dan direvisi pada 2016 lalu, kasus UU ITE kerap menjadi polemik.

2019 lalu, Presiden Jokowi memberi pengampunan atau amnesti pada Baiq Nuril, warga Nusa Tenggara Barat yang divonis bersalah karena kasus pencemaran nama baik.

Bagaimana kajian pemerintah terkait dampak UU ITE yang selama ini dikritik tak sejalan dengan prinsip demokrasi dan kebebasan berpendapat?

Simak dialognya bersama Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Os Hiariej, Direktur Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid, dan Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera. 
 

Penulis : Reny Mardika





BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
08:55
PELATIH JUERGEN KLOPP SEBUT LIVERPOOL KALAH DI STADION ANFIELD KARENA KETIDAKHADIRAN FANS    POLDA PAPUA SEGERA KIRIM 1 PLETON BRIMOB UNTUK BANTU PENGEJARAN TERHADAP KKB DI DISTRIK BEOGA, KABUPATEN PUNCAK   PGRI MINTA JAMINAN KESELAMATAN PARA GURU DARI PEMERINTAH PASCA-TEWASNYA 2 GURU OLEH KKB DI DISTRIK BEOGA   PEMPROV KALSEL SIAP DATANGKAN DOKTER SPESIALIS UNTUK TANGANI SITI RAISA MIRANDA, PENDERITA SINDROM PUTRI TIDUR   PEMERINTAH RESMI BUKA 1.275.387 FORMASI DALAM PELAKSANAAN SELEKSI CALON APARATUR SIPIL NEGARA (CASN) 2021   MENHAN PRABOWO SUBIANTO BENTUK DETASEMEN KAWAL KHUSUS (DENWALSUS) UNTUK TAMU MILITER KEMENHAN   WAKIL WALI KOTA TANGSEL BENYAMIN DAVNIE PASTIKAN STOK PANGAN DI WILAYAHNYA AMAN SEPANJANG RAMADAN 2021   PEMERINTAH SIAPKAN RP 418 TRILIUN UNTUK BANTUAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) BAGI ALUMNI KARTU PRAKERJA   POLDA METRO JAYA SEBUT ADA 20 PERSONEL TAMBAHAN YANG DIKERAHKAN UNTUK MENJAGA JALUR TIKUS KE LUAR JAKARTA    TERAPKAN LARANGAN MUDIK, POLDA METRO JAYA AKAN SIAPKAN 380 PERSONEL UNTUK MENJAGA 8 JALUR UTAMA   ANTISIPASI WARGA MUDIK, DIRLANTAS POLDA METRO JAYA BERLAKUKAN 8 TITIK PENYEKATAN JALUR UTAMA    PELABUHAN MERAK TETAP AKAN BEROPERASI LAYANI PENYEBERANGAN BARANG SAAT ATURAN LARANGAN MUDIK DITERAPKAN   PELABUHAN MERAK TAK AKAN LAYANI PENYEBERANGAN UNTUK ORANG SAAT ATURAN LARANGAN MUDIK PADA 6-17 MEI DIBERLAKUKAN    GUBERNUR DIY SULTAN HB X MINTA WARGA LANSIA BERSEDIA DIVAKSIN AGAR PUNYA IMUNITAS DAN SUKSESKAN PROGRAM PEMERINTAH