Kepuasan Masyarakat Terhadap Presiden Menurun, PKS: Ini Jadi Alarm Bagi Pemerintahan Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.TV - Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei terkait kinerja Presiden Joko Widodo. 

Survei ini  berkaitan dengan Undang-Undang Pemilu dan Pilkada.

Hasilnya mayoritas responden puas, namun indikator mencatat ada kenaikan angka ketidakpuasan terhadap kinerja Jokowi.

Pada Februari 2020, responden yang sangat puas dengan kinerja Jokowi sebanyak 11,9 persen, sedang di 2021 ada 5,1 responden yang sangat puas.

Yang menjawab cukup puas pada Februari 2020 ada 57,6 persen, dan di Februari 2021 yang menjawab cukup puas sebanyak 57,8 persen.

Selanjutnya, responden yang merasa kurang puas dengan kinerja Jokowi pada Februari 2020 sebanyak 26,1 persen responden, sementara di Februari 2021 yang menjawab kurang puas naik menjadi 33 persen.

Sedangkan yang menjawab tidak puas sama sekali, pada Februari 2020 sebanyak 2 persen.

Sementara di bulan yang sama pada 2021, jumlah yang menjawab tidak puas sama sekali naik menjadi 2,6 persen. 

Indikator Politik Indonesia juga menanyakan soal kepercayaan terhadap institusi, salah satunya Presiden.

Pada Februari 2020, kepercayaan pada Presiden mencapai 92,2 persen, sedang pada Februari 2021, kepercayaan pada Presiden sebanyak 82 persen.

Partai Golkar, sebagai salah satu Parpol Pendukung Jokowi, menilai tidak mudah bagi pemerintah menjaga stabilitas dukungan politik di masa pandemi covid-19. 

Namun hasil survei bisa menjadi bahan evaluasi pemerintah.

Sementara Partai Keadilan Sejahtera menilai kondisi ekonomi, dan cara menangani pandemi covid 19 menjadi faktor utama ketidakpuasaan masyarakat terhadap kinerja Jokowi.

Hasil survei adalah gambaran dari pendapat masyarakat.

Pemerintah harus menanggapinya dengan serius, dan menjadi masukan untuk bekerja lebih baik lagi.

Kinerja apa saja yang menjadi catatan merah dari survei kepuasan kinerja ini?

Kita bahas bersama Juru Bicara Kepresidenan, Fadjroel Rahman, Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera dan Peneliti Indikator Politik Indonesia, Adam Kamil.