Soal Kudeta, Demokrat Ungkit Kasus KLB Pengambilalihan PDI dari Megawati Soekarnoputri

JAKARTA, KOMPAS.TV - Partai Demokrat mengungkit kisah lama pengambilalihan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) semasa dipimpin Megawati Soekarnoputri dengan pola kudeta yang akan terjadi dengan partainya.

Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya mengatakan hal tersebut dalam pernyataannya secara visual, saat merespons sikap Presiden Joko Widodo yang tidak membalas surat yang dikirimkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.

Melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno, alasan Presiden Jokowi tidak membalas surat AHY adalah hal tersebut merupakan masalah internal partai.

"Ada sebuah contoh dalam sejarah di negeri kita ini."

"Pada tanggal 22 Juni 1996 dilaksanakan Kongres Luar Biasa Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Medan, yang berhasil menurunkan dan mengganti Ibu Megawati Soekarnoputri sebagai pimpinan PDI," tutur Riefky dalam pernyataan yang diterima KompasTV, Jumat (5/2/2021).

KLB tersebut, lanjut Riefky, juga bukan hanya permasalahan internal PDI atau konflik antara kubu Megawati dengan Suryadi saat itu.

Baca Juga: Demokrat: Moeldoko Terlibat Aktif Kudeta PD, Jadi Bukan Masalah Internal

"Tetapi ada campur tangan dan pelibatan pihak eksternal, dalam hal ini elemen pemerintah," simpul Riefky.

Menurutnya, banyak preseden di masa lampau, yang berkaitan dengan kehidupan dan dinamika
partai-partai politik di Indonesia. Termasuk sejarah tentang kemelut dan benturan di
tubuh partai politik yang melibatkan tangan-tangan pemerintah.

Riefky tidak menginginkan preseden politik itu terjadi terhadap Partai Demokrat.

Karena jika itu terjadi, nasib Partai Demokrat juga akan malang, karena akan terjadi 2 kepengurusan, 2
ketua umum. Kemudian dua-duanya dianggap tidak sah oleh negara.

"Jika skenario buruk itu terjadi, Partai Demokrat tentu tak lagi bisa berpartisipasi dalam Pemilu 2024 dan Pilkada mendatang," tukasnya.

Kisah KLB PDI di Medan yang Berujung Kerusuhan 27 Juli

Kisah yang dicontohkan Riefky memang pernah terjadi dalam sejarah perpolitikan Indonesia. Hal itu terjadi di masa Orde Baru. Masa di mana Indonesia masih dipimpin oleh Presiden Soeharto.