Isu Kudeta Partai Demokrat, Maukah Moeldoko bertemu AHY-SBY:Saya Nggak Ngerti,Wong Nggak Ada Apa-Apa

JAKARTA, KOMPAS.TV- Isu kudeta kepemimpinan di Partai Demokrat menyeret nama Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko.

Nama mantan Panglima TNI itu disebut Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berada dibalik rencana tersebut.

Menyikapi hal itu, Moeldoko mengakui pernah bertemu dengan sejumlah pihak yang menyampaikan tentang dinamika internal Partai Demokrat.

Namun dia menegaskan, tak punya kekuasaan untuk mengudeta kepemimpinan partai berlambang bintang mercy itu. Hal ini karena dirinya bukan kader Partai Demokrat.

Baca Juga: Moeldoko Sebut SBY sebagai Senior dan Harus Dihormati

Moeldoko pun mengaku juga belum bertemu dengan AHY dan ayahnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pasca mengapungnya isu kudeta kepemimpinan dari partai terebut.

Ketika ditanya keinginannya untuk bertemu dengan SBY dan AHY, Moeldoko tak menjawab tegas.

"Saya nggak ngerti ya wong menurut saya sih nggak ada apa-apa gitu. Saya sih nggak ada apa-apa," ujar Moeldoko seperti dilansir dari Kompas.com, Rabu (3/2/2021).

Baca Juga: Moeldoko Peringatkan Partai Demokrat: Jangan Tembak Kanan Kiri, Main Pukul Orang

Adapun isu pengambilalihan paksa kekuasaan Partai Demokrat mulanya digulirkan oleh AHY dalam konferensi pers yang digelar Senin (1/2/2021) siang.

Purnawirawan TNI berpangkat Mayor Infanteri itu menyebut, orang yang ingin mengambil alih kursi Ketua Umum partainya ini berada di lingkaran terdekat Presiden Jokowi.

"Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo," kata AHY melalui tayangan YouTube Agus Yudhoyono.

Tak berselang lama, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menggenapi pernyataan AHY.

Baca Juga: Moeldoko Ungkap Inisiator yang Ingin Lengserkan AHY Juga Temui Luhut

Herzaky menyebut, orang di lingkungan Istana yang hendak mengambil alih kekuasan partainya merupakan Kepala KSP Moeldoko.

Partai Demokrat beranggapan, gerakan ini dilancarkan untuk menjadikan Partai Demokrat sebagai kendaraan politik pada Pemilu 2024.