Iran Tolak Ide Prancis untuk Sertakan Arab Saudi untuk Kesepakatan Nuklir Baru

TEHERAN, KOMPAS.TV - Iran menolak adanya negosiasi baru atau tambahan partisipan pada kesepakatan nuklir yang mereka lakukan dengan negara besar.

Hal itu diungkapkan Kementerian Luar Negeri Iran yang menanggapi ide Presiden Prancis, Emmanuel Macron.

Macron sempat mengungkapkan untuk menyertakan Arab Saudi dalam setiap pembicaraan baru mengenai kesepakatan nuklir.

Baca Juga: Kudeta Myanmar: Telepon, Radio dan TV Terputus, Warga Indonesia Diminta KBRI Untuk Tetap di Rumah

“Kesepakatan nuklir adalah kesepakatan internasional multilateral yang diratifikasi oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB 2231, yang tak dapat dinegosiasikan dan pihak-pihak di dalamnya jelas dan tak dapat diubah,” katanya Juru Bicara Kementerian Dalam Negeri Iran Saeed Khatibzadeh dikutip dari France24.

Sebelumnya Arab Saudi dan Uni Emirat Arab sempat mengatakan negara Teluk Arab seharusnya dilibatkan dalam pembicaraan ini.

Mereka mengungkapkan juga memiliki kepentingan untuk membicarakan program rudal nuklir Iran dan mendukung adanya perwakilan di Timur Tengah.

Baca Juga: Aung San Suu Kyi, Pemberani Lawan Junta Militer Myanmar dan Dihujat karena Muslim Rohingya

Hal itu rupanya didukung oleh Macron dalam wawancaranya dengan Al Arabiya, Jumat (29/1/2021).

 Dia mengungkapkan untuk menghindari apa yang disebutnya kesalahan dengan mengecualikan negara lain di kawasan tersebut ketika kesepakatan 2015 dinegosiasikan.

Arab Saudi yang selalu melakukan perang proxy dengan Iran, termasuk di Yaman mendukung program mantan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump yang menginginkan tekanan maksimal ke Iran.

Baca Juga: Sejumlah Kedutaan Besar di Myanmar Ternyata Sempat Tekan Militer untuk Tak Kudeta

Trump sendiri sebelumnya memutuskan bahwa AS keluar dari kesepakatan nuklir tersebut pada 2018 dan memberikan sanksi ekonomi untuk Iran.

Sedangkan pemerintahan Joe Biden mengungkapkan siap kembali masuk dalam kesepakatan tersebut.

Namun, Presiden terpilih AS itu mengajukan syarat yang harus disetujui oleh Teheran.