Sejumlah Kedutaan Besar di Myanmar Ternyata Sempat Tekan Militer untuk Tak Kudeta

NAYPYIDAW, KOMPAS.TV - Sinyal bakal terjadinya kudeta militer di Myanmar sudah ditangkap oleh sejumlah kedutaan besar negara sahabat.

Mereka pun sempat menekan pihak militer untuk tidak melakukan pergerakan yang bisa menimbulkan kekacauan.

Hal itu diungkapkan lewat pernyataan bersama dari Kedutaan Besar Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat (AS) dan 12 negara Eropa, Minggu (31/1/2021).

Baca Juga: Aung San Suu Kyi, Pemberani Lawan Junta Militer Myanmar dan Dihujat karena Muslim Rohingya

“Kami meminta pihak militer dan semua partai lain di negara ini untuk mematuhi norma-norma demokrasi, dan menentang segala upaya untuk mengubah hasil pemilu atau menhalangi transisi demokrasi Myanmar,” bunyi pernyataan mereka dikutip dari Voice of America.

Militer Myanmar sendiri kemudian melakukan gerakan drastis dengan menangkap pemimpin Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Aung San Suu Kyi, dan Presiden Win Myint.

Selain itu sejumlah pemimpin di pemerintahan juga ditangkap, Senin (1/2/2021) dini hari waktu setempat.

Baca Juga: Militer Myanmar Bantah Akan Lakukan Kudeta, Ini Penjelasanya

Sebelumnya, Sekjen PBB Antonio Gutierres sempat mengungkapkan kekhawatiran atas ucapan pemimpin militer Myanmar, yang mensinyalkan bakal terjadinya kudeta.

Dia juga mengingatkan dan mendesak semua pihak untuk menghentikan segala bentuk hasutan dan berpegang pada norma demokrasi dan menghormati hasil pemilu.

Panglima Militer Myanmar, Jenderal Senior Min Aung Hlaing sempat mengatakan tentang penghapusan konstitusi.

Hal itu diucapkan Hlaing kepada personel militer Mynmar, Rabu (27/1/2021). Kala itu dia menegaskan bahwa konstitusi harus dicabut jika tak dipatuhi.

Baca Juga: Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint Ditangkap Militer, Myanmar Dilanda Kudeta?

Hubungan pihak militer dan pemerintah memang tengah renggang terkait hasil pemilihan umum (pemilu), 8 November lalu.

Kala itu, NLD berhasil memenangkan 83 persen kursi di parlemen. Militer pun menegaskan terjadinya kecurangan dalam pemilu.

Namuh, Komisi Pemilihan menolak tuduhan kecurangan yang dikeluarkan militer Myanmar.