Kompas TV klik360 cerita indonesia

Komnas HAM Akan Panggil Dinas Pendidikan Sumbar Terkait Pemaksaan Siswi Non Muslim Pakai Jilbab

Minggu, 24 Januari 2021 | 13:24 WIB

PADANG, KOMPAS.TV – Komnas HAM Sumatera Barat berencana memanggil dinas pendidikan Sumatera Barat terkait dugaan pemaksaan siswi non muslim memakai jilbab ke SMKN 2 Padang.

Meski demikian, Kepala Komnas HAM Sumatera barat Sultanul Arifin mengaku, belum mendapatkan laporan terkait kejadian tersebut.

“Secara resmi belum ada laporan ke Komnas HAM. Namun, kita dari Komnas HAM ada yang namanya disebut pemantauan pro aktif. Jadi kalau ada berita atau informasi yang menurut kita patut diduga terindikasi melanggar HAM, itu patut kita tindak lanjuti atau follow up”, ungkap Sultanul saat diwawancara Kompas TV.

Baca Juga: Soal Jilbab, Dinas Pendidikan Sumatera Barat akan Evaluasi Aturan yang Diskriminatif

Ia menambahkan, saat ini Kepala Sekolah SMKN 2 Padang sudah meminta maaf atas kejadian tersebut.

“Kemarin sudah datang pihak kepala sekolah ke Ombudsman dan sudah menyampaikan penjelasan dan klarifikasi. Beliau mengakui kesalahannya dan meminta maaf”, tambahnya.

Ke depannya, Komnas HAM berencana untuk turut merevisi aturan-aturan yang berlaku, jika ada indikasi melanggar HAM, agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

“ Setelah koordinasi dengan Ombudsman, kita akan melakukan pertemuan antara Komnas HAM, Ombudsman perwakilan Sumbar, dan Dinas Pendidikan di Sumatera Barat, terkait dengan soal aturan-aturan yang ada di sekolah. Kalau kita melihat ada indikasi pelanggaran HAM, itu akan kita revisi sebagaimana mestinya”, tambahnya.

Penulis : Abdur Rahim


BERITA UTAMA




BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
23:28
PRESIDEN AS JOE BIDEN AKAN HUKUM PIHAK YANG DIDUGA MELANGGAR HAM TERKAIT KASUS PEMBUNUHAN JURNALIS JAMAL KHASHOGGI   PLT JUBIR KPK ALI FIKRI TEGASKAN PIHAKNYA BEKERJA SESUAI PROSEDUR HUKUM YANG BERLAKU DALAM OTT 6 ORANG DI SULSEL   WAKIL KETUA MPR SYARIEF HASAN MINTA PEMERINTAH TINJAU ULANG SOAL IZIN INVESTASI MIRAS    BKPM BERENCANA MENGAJAK MUI UNTUK BERKOORDINASI TERKAIT PENERBITAN IZIN INVESTASI MIRAS DI DAERAH    POLISI TANGKAP 12 TERDUGA TERORIS DI SEJUMLAH WILAYAH DI JAWA TIMUR TERKAIT JARINGAN JAMAAH ISLAMIYAH   KETUM PBNU SAID AQIL SIROJ MINTA PEMERINTAH INSTRUKSIKAN KEPADA PNS HINGGA PEGAWAI BUMN MEMBAYAR ZAKAT 2,5%    PRESIDEN JOKOWI MINTA SEMUA JAJARAN NU BANTU PEMERINTAH DALAM MENYUKSESKAN PROGRAM VAKSINASI COVID-19   PRESIDEN JOKOWI MENGHADIRI HARLAH NAHDLATUL ULAMA (NU) KE-98 SECARA VIRTUAL   GUBERNUR JABAR RIDWAN KAMIL SEBUT PROGRAM PETANI MILENIAL DIMULAI PERTENGAHAN MARET 2021   GUNUNG MERAPI ERUPSI KEMBALI LUNCURKAN AWAN PANAS SEJAUH 1 KM PADA SABTU MALAM    POLDA METRO KLAIM KAMPUNG TANGGUH DI PASEBAN, SENEN, JAKPUS, MAMPU TEKAN PENYEBARAN COVID-19    KEMENKES: VAKSINASI GOTONG ROYONG HANYA DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN ATAU BADAN USAHA KEPADA KARYAWAN   JUBIR VAKSINASI COVID-19 TEGASKAN TAK ADA MEKANISME VAKSINASI MANDIRI BAGI INDIVIDU ATAU BELI SECARA PERORANGAN   MENKES BUDI GUNADI SADIKIN TARGETKAN 38 JUTA ORANG SUDAH DIVAKSIN COVID-19 PADA AKHIR JUNI 2021