Kompas TV nasional sapa indonesia

Beda Pendapat Pihak Kemenkes, KADIN dan Pengamat Terkait Wacana Vaksinasi Mandiri

Sabtu, 23 Januari 2021 | 23:30 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pemerintah tengah mengkaji pelaksaan vaksinasi mandiri.

Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah membuka opsi vaksinasi covid-19 mandiri.

Namun, Jokowi mengatakan, jika mekanisme tersebut direalisasikan,vaksin yang digunakan kemungkinan berbeda dengan vaksin yang digratiskan pemerintah.

Sementara Menteri BUMN, Erick Thohir mengatakan,vaksinasi mandiri tetap diperlukan,tetapi tidak dijadikan prioritas, karena vaksin gratislah yang dinomorsatukan pemerintah

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin menekankan sejumlah hal penting terkait vaksinasi mandiri.

Budi menegaskan, vaksin untuk masyarakat harus diberikan secara gratis sebagai hak warga Negara dan merata untuk semua golongan.

Namun koalisi masyarakat sipil menolak rencana soal vaksinasi secara mandiri oleh swasta.

Penggagas koalisi lapor covid-19,irma hidayana mengatakan, pelaksanaan vaksin mandiri akan menimbulkan rasa ketidakadilan bagi masyarakat.

Dia khawatir, pemberikan izin vaksinasi mandiri makin membatasi ketersediaan vaksin gratis.

Pemerintah harus memastikan program vaksinasi dilakukan secara gratis dan adil untuk seluruh rakyat sebagai salah satu upaya memutus mata rantai penyebaran corona di tanah air.

Terdapat perbedaan pendapat yang memberikan respons terkait wacana vaksinasi mandiri.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indoensia (KADIN) Rosan Perkasa Roeslani menjelaskan jika semakin cepat vaksinasi maka semakin cepat pula pemulihan ekonomi. Pasalnya, jika semua dipegang oleh pemerintah saja akan menjadi beban berat bagi pemerintah sehingga pihak swasta memberikan usulan terkait adanya vaksinasi mandiri ini.

Sementara itu, Plt Dirjen P2P Kementerian Kesehatan, Maxi Rein Rondonuwu menyebutkan jika saat ini vaksinasi gratis tetap jadi prioritas.

Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Ari Fahrial Syam menyebutkan jika distribusi vaksin gratis harus dioptimalkan terlebih dahulu sebelum memutuskan adanya vaksinasi mandiri. 

Simak dialog selengkapnya dalam tayangan berikut ini. 

Penulis : Anjani Nur Permatasari




BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
14:37
INDONESIA BERSAMA SINGAPURA BANGUN KAWASAN EKONOMI DIGITAL DAN TEKNOLOGI DI BATAM   MENKO PMK MUHADJIR EFFENDY MINTA KELUARGA MISKIN DENGAN IBU HAMIL DAN ANAK “STUNTING” MASUK DAFTAR PENERIMA PKH   MENKO PMK MUHADJIR EFFENDY SEBUT PENANGANAN KEMISKINAN KUNCI MENURUNKAN KASUS "STUNTING"   MENKO PMK RESMIKAN PUSAT PENANGGULANGAN GIZI TERPADU DI KABUPATEN BANTAENG, SULAWESI SELATAN   TEKAN HARGA CABAI RAWIT MERAH, KEPALA SUDIN KPKP IWAN INDRIYANTO MENGAKU TELAH BERKOORDINASI DENGAN KEMENTAN   SUDIN KPKP: HARGA RATA-RATA CABAI RAWIT MERAH DI PASAR TRADISIONAL DI JAKARTA BARAT MELONJAK HINGGA DUA KALI LIPAT   KEMENAG TINDAK LANJUTI RENCANA PENINGKATAN STATUS PERATURAN BERSAMA SOAL KERUKUNAN UMAT BERAGAMA JADI PERPRES   MULAI HARI INI, VAKSINASI COVID-19 “DRIVE THRU” BAGI LANSIA RESMI BEROPERASI DI JIEXPO KEMAYORAN   EPIDEMIOLOG GRIFFITH UNIVERSITY DICKY BUDIMAN MENYATAKAN VARIAN BARU COVID-19 B.1.1.7 LEBIH CEPAT MENULAR   SATGAS COVID-19 TERAPKAN ISOLASI BERLAPIS PADA DUA KASUS POSITIF COVID-19 B.1.1.7 UNTUK MENCEGAH TERJADINYA PENULARAN   GENCARKAN PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN, KETUA DPR MENINJAU SEJUMLAH DESTINASI WISATA DI BANYUWANGI, JATIM   MULAI APRIL 2021, PETUGAS PELAYANAN PUBLIK DI JAKARTA BARAT AKAN MENERIMA VAKSIN COVID-19   MENKES: VAKSINASI COVID-19 DI INDONESIA HARUS MENCAPAI 70 PERSEN ATAU SASARAN TARGET SEBANYAK 181 JUTA ORANG   MENKES BUDI GUNADI SADIKIN: SEBANYAK 20 PERSEN PENDUDUK BISA DISUNTIK VAKSIN COVID-19 HINGGA JUNI 2021