Kompas TV TALKSHOW rosi

Ada Yang Keliru Dari Denda Tolak Vaksinasi di DKI - ROSI

Sabtu, 16 Januari 2021 | 22:41 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Jokowi telah menerima suntik vaksin Covid-19 Sinovac bersama dengan sejumlah tokoh di Istana (13/1/2021). Presiden Jokowi mengatakan vaksin Covid-19 ini telah mendapat izin penggunaan darurat dari BPOM dan telah dinyatakan halal oleh MUI.

Presiden mengatakan vaksinasi Covid-19 penting untuk memutus rantai penularan virus Corona dan diharapkan dapat memberikan perlindungan kesehatan, keselamatan dan keamanan kepada masyarakat Indonesia. "Vaksinasi COVID-19 ini penting untuk kita lakukan untuk memutus rantai penularan virus Corona ini dan memberikan perlindungan kesehatan kepada kita, dan keselamatan, keamanan kepada kita semua masyarakat Indonesia dan membantu percepatan proses pemulihan ekonomi.

Terakhir meskipun telah dilaksanakan vaksinasi, saya ingin mengingatkan kembali tentang pentingnya disiplin terhadap protokol kesehatan ini tetap kita lakukan, memakai masker, mencuci tangan menjaga jarak dan menghindari kerumunan," ujar Presiden Jokowi. Sebelumnya, pada 11 Januari 2021, dengan mengeluarkan izin penggunaan darurat dan fatwa Halal, BPOM dan MUI resmi merestui dimulainya vaksinasi corona massal di Indonesia. 

Penulis : Krisna Aditomo




BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
12:57
DIINCAR MANCHESTER UNITED DAN LIVERPOOL, RAPHINHA TEGASKAN MASIH BERKOMITMEN PENUH LANJUTKAN KARIERNYA DI LEEDS    LIVERPOOL SERIUSI TRANSFER PEMAIN NAPOLI, KALIDOU KOULIBALY, DI MUSIM PANAS    JUVENTUS DAN BARCELONA TERTARIK DATANGKAN PEMAIN MANCHESTER CITY, SERGIO AGUERO   WAKIL KETUA DPR AZIS SYAMSUDDIN SESALKAN PERISTIWA SEORANG TAHANAN NARKOTIKA LAPAS KELAS III PALU KABUR   WAGUB DKI AHMAD RIZA PATRIA MINTA KEMENTERIAN PUPR DUKUNG PROGRAM NORMALISASI SUNGAI   WAGUB DKI AHMAD RIZA PATRIA: NORMALISASI SUNGAI DI JAKARTA AKAN TETAP DILAKUKAN UNTUK ANTISIPASI BANJIR   WAGUB DKI SEBUT BELUM ADA LAPORAN PENYELEWENGAN VAKSINASI COVID-19 UNTUK PEDAGANG DI PASAR TANAH ABANG   HARI PEREMPUAN INTERNASIONAL, KETUA KPK FIRLI BAHURI: PERAN PEREMPUAN SANGAT DIPERLUKAN BERANTAS KORUPSI   DPRD DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA MINTA PEMDA OPTIMALKAN PERAWATAN PASIEN COVID-19 BERGEJALA RINGAN DAN TANPA GEJALA   KPK SURATI 239 PENYELENGGARA NEGARA YANG BELUM MELENGKAPI LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)   KPK MINTA PENYELENGGARA NEGARA LENGKAPI LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)   KEMENKES GELAR VAKSINASI COVID-19 MASSAL BAGI KELOMPOK LANSIA DI DKI JAKARTA SELAMA EMPAT BULAN   PEMPROV DKI JAKARTA MULAI DATA PENERIMA MANFAAT KARTU JAKARTA PINTAR PLUS (KJP PLUS) TAHAP 1   OMBUDSMAN MINTA RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH (RPP) TOL MENGAKOMODASI ASPIRASI PUBLIK