Kompas TV nasional update corona

Netizen Heboh NIK Jokowi Tak Masuk Penerima Vaksin Tahap Pertama, Ini Penjelasan Jubir

Minggu, 3 Januari 2021 | 17:42 WIB
netizen-heboh-nik-jokowi-tak-masuk-penerima-vaksin-tahap-pertama-ini-penjelasan-jubir
Presiden Jokowi Menyambut Tahun Baru. Netizen Heboh NIK Jokowi Tak Masuk Penerima Vaksin Tahap Pertama, Ini Penjelasan Jubir. (Sumber: Biro Pers Sekretariat Presiden)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Juru Bicara (Jubir) Vaksin Covid-19 Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dr Siti Nadia Tramidzi angkat bicara menjelaskan terkait kepastian waktu vaksinasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum diputuskan.

Menurutnya, belum diketahui pasti kapan Presiden Jokowi akan divaksin.

Penjelasan Nadia tersebut sekaligus menjawab sebuah posting-an netizen yang mencoba mengecek apakah Presiden RI Joko Widodo termasuk dalam daftar penerima vaksin Covid-19 gelombang pertama atau tidak.

Baca Juga: Ini Permintaan Hotman Paris Kepada Jokowi Terkait Vaksin Covid-19

Nadia mengatakan, saat ini pihaknya masih melakukan persiapan untuk vaksinasi tenaga kesehatan nakes yang akan jadi sasaran awal.

"Kalau Pak Presiden akan diinfokan kemudian ya," katanya dikutip dari Kompas.com, Minggu (3/1/2021).

Selain itu, ada juga beberapa hal yang perlu dipastikan dahulu seperti izin dari BPOM untuk keamanan vaksin. 

"Terkait rencana ini dan sesuai pernyataan Bapak Presiden bahwa beliau akan menjadi penerima vaksin Covid-19 pertama, tentunya kami akan menindaklanjuti dan memastikan terkait hal ini dan langkah-langkah berikutnya mungkin akan kami sampaikan lain waktu," ujarnya.

Baca Juga: Presiden Jokowi Ungkap Alasan Siap Divaksin Pertama

Belum pasti gelombang pertama

Nadia enggan memastikan Presiden Jokowi masuk gelombang pertama bersama nakes atau tidak.

Sementara pada pemberitaan sebelumnya, Presiden menyatakan dirinya siap menjadi orang pertama yang divaksin.

Hal tersebut disampaikannya saat berdialog dengan pedagang dan pelaku UMKM dalam rangka pembagian bantuan modal kerja (BMK) di Istana Kepresidenan, Bogor, 18 Desember 2020.

"Saya sudah menyampaikan, saya nanti yang akan divaksin pertama kali. Di Indonesia ini saya yang pertama kali untuk menunjukkan bahwa divaksin itu tak apa-apa," kata Jokowi.

Baca Juga: Kemenkes Klarifikasi soal Vaksinasi Covid-19 dalam 3,5 Tahun


Netizen Cek NIK Jokowi

Sebelumnnya, sebuah posting-an netizen yang mencoba mengecek apakah Presiden RI Joko Widodo termasuk dalam daftar penerima vaksin Covid-19 gelombang pertama, ramai di lini massa Twitter.

Posting-an tersebut diunggah akun Muhammad Mustadi @mathdroid di twitter pada 1 Januari 2021. 

Dia menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) presiden yang didapat dari pencarian di Google, sehingga dia tidak bisa memastikan kebenaran NIK tersebut.

Setelah mencoba memasukkan NIK tersebut, hasilnya Presiden Joko Widodo tidak masuk dalam penerima vaksin gelombang pertama bersama para tenaga kesehatan.

Pengunggah menjelaskan bahwa dia hanya mengecek apakah pemilik NIK tertentu ada dalam daftar di web pedulilindungi.id menggunakan suatu aplikasi.

Dia memastikan bahwa tidak ada data yang terbobol. Selain itu disertakan keterangan atau narasi berikut:

"Hi all, ga perlu kaget/takut/bingung:

1. Gw gatau itu KTP asli atau nggak, hasil Google “ Jokowi NIK”
2. Ada/nggaknya data dari API ini bukan penentu “dapet vaksin apa nggak”, ini cuma shortlist penerima vaksin gratis tahap ini aja.
3. Gak ada data yang bobol, literally cuma
cek apakah pemilik NIK tertentu ada dalam daftar atau nggak.
4. Bruteforce cek NIK gak feasible juga saat ini; kita gak tahu berapa persen penerima vaksin tahap ini. 0.1%? 0.001%?

Thanks for the attention, yang mau ngobrol lanjut bisa di channel #vax"

Baca Juga: Tahun Baru 2021, Presiden Jokowi Nge-Tweet 4 Vaksin untuk Indonesia

Utas itu telah disukai lebih dari 6.800 kali dan dibagikan lebih dari 1.600 kali.

Warganet lewat kolom komentar lantas bertanya-tanya apakah tidak adanya data presiden artinya dia tidak jadi orang pertama yang divaksin seperti diberitakan sebelumnya.

 

Penulis : Fadhilah


KOMENTAR

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Soffia Ajha
Selasa, 5 Januari 2021, 04:33 WIB
hallaaaaah alasan azza beli vaksin ko belum di ujicoba, mau jadikan rakyat kelinci percobaan...?? harusnya presiden dulu yg divaksin baru rakyat.. orang tuh beli barang harus sudah terjamin keamanannya bukan mentah kaya gini.. apa sengsja mau genosida



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
12:06
LEMBAGA REGULATOR OBAT PAKISTAN IZINKAN PENGGUNAAN VAKSIN COVID-19 SINOPHARM DARI TIONGKOK   KEBUN DAN PERTAMBANGAN ILEGAL 17 JUTA HEKTAR, WAKIL KETUA KOMISI IV DPR DEDI MULYADI: NEGARA RUGI DUA KALI   KOMISI IV DPR UNGKAP KEBUN DAN PERTAMBANGAN ILEGAL DI HUTAN INDONESIA CAPAI 17 JUTA HEKTAR   KEPALA BASARNAS BANDUNG: SEMUA KORBAN LONGSOR DI SUMEDANG DITEMUKAN, TOTAL 40 ORANG TEWAS   BPBD: PUTING BELIUNG YANG TERJADI DI ROTE BARAT, NTT, AKIBATKAN 17 RUMAH RUSAK   MAHKAMAH KONSTITUSI REGISTRASI 132 PERKARA SENGKETA HASIL PILKADA 2020   KPU: ADA 11 KABUPATEN DAN KOTA DI SUMATERA UTARA YANG GUGAT PILKADA KE MK   PENULARAN COVID-19 TINGGI, SATGAS: BUKAN SAATNYA BUAT KERUMUNAN   POLISI AKAN GELAR PERKARA DUGAAN PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN DALAM PESTA ULANG TAHUN YANG DIHADIRI RAFFI AHMAD   POLRES GRESIK BURU PENYEBAR HOAKS KASDIM 0817 MAYOR SUGENG RIYADI MENINGGAL SEUSAI DIVAKSIN COVID-19   KANWIL KEMENKUMHAM BALI INGATKAN WNA YANG TAK MEMATUHI PROTOKOL KESEHATAN BISA DIDEPORTASI   48 WARGA LANSIA DI BANYUMAS, JAWA TENGAH, POSITIF COVID-19 SEUSAI JALANI TES CEPAT MASSAL ANTIGEN   WALI KOTA SOLO SEBUT KASUS COVID-19 MASIH TINGGI KARENA IMBAS LIBUR NATAL DAN TAHUN BARU    KEMENTAN SEBUT KENAIKAN HARGA PUPUK SUBSIDI UNTUK TUTUPI KEKURANGAN ANGGARAN 2021