Kompas TV nasional peristiwa

Kapolri Larang Sebarkan Konten FPI, Dewan Pers: Wartawan Tetap Berhak Memberitakan

Jumat, 1 Januari 2021 | 16:35 WIB
kapolri-larang-sebarkan-konten-fpi-dewan-pers-wartawan-tetap-berhak-memberitakan
Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh (sumber: Dewan Pers.or.id)

JAKARTA, KOMPAS.TV- Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis telah mengeluarkan maklumat yang isinya  mengajak masyarakat untuk tidak mengakses, mengunduh dan menyebarluaskan konten Front Pembela Islam (FPI).

Namun Dewan Pers memastikan, wartawan tetap berhak memberitakan terkait aktivitas FPI berdasarkan kode etik jurnalistik.

Hal itu disampaikan Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh menanggapi maklumat Kapolri tersebut. "Pers tetap berhak memberitakan, sejauh pemberitaannya memenuhi Kode Etik Jurnalistik," ujar Nuh saat dihubungi wartawan, Jumat (1/1/2020).

Baca Juga: Kapolri Keluarkan Maklumat Minta Masyarakat Tidak Dukung Kegiatan FPI


Sebelumnya, Kapolri Jenderal Idham Azis  mengeluarkan maklumat guna memberikan perlindungan dan menjamin keamanan serta keselamatan masyarakat pasca dikeluarkan keputusan bersama tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam (FPI). 

"Masyarakat juga diminta tidak mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait FPI baik melalui website maupun media sosial," demikian bunyi maklumat pada poin 2(d) dalam maklumat yang ditandatangani oleh Kapolri Idham Aziz pada 1 Januari 2021.

Baca Juga: [Full] Isi Lengkap Maklumat Kapolri Larang Akses Konten & Atribut FPI

"Bahwa apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan maklumat ini, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ataupun diskresi Kepolisian," demikian poin ketiga maklumat tersebut. 

Penulis : Iman Firdaus





BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
17:22
PRESIDEN JOKOWI IMBAU PEMPROV DKI LEBIH BANYAK MELAKUKAN PENANGANAN KASUS COVID-19 DI LAPANGAN    PRESIDEN JOKOWI MINTA PEMPROV DKI JAKARTA TEKAN KENAIKAN KASUS COVID-19 YANG MENINGKAT SIGNIFIKAN    KASUS COVID-19 MELONJAK, WAKIL KETUA DPR SUFMI DASCO MINTA SEKOLAH TATAP MUKA DITUNDA 2-3 BULAN    DEMI MENCAPAI “HERD IMMUNITY”, PEMERINTAH TARGETKAN SATU JUTA VAKSINASI COVID-19 SETIAP HARI SECARA NASIONAL    TIGA STAF PELAYANAN TERPADU SATU PINTU POSITIF COVID-19, KANTOR KELURAHAN CENGKARENG TIMUR DITUTUP SEMENTARA   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN MENGAKU KESAL DENGAN TINGGINYA ANGKA IMPOR ALAT KESEHATAN DI INDONESIA    MENKES BUDI GUNADI SADIKIN MENYATAKAN PENGGUNAAN ALAT KESEHATAN DI INDONESIA MASIH DIDOMINASI OLEH PRODUK IMPOR   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN: LONJAKAN KASUS COVID-19 PASCA-LEBARAN MERUPAKAN KESALAHAN SEMUA PIHAK    PRESIDEN MINTA KALANGAN INDUSTRI MAU BERINTERAKSI DENGAN PERGURUAN TINGGI UNTUK DUKUNG KEGIATAN PERKULIAHAN    PRESIDEN JOKOWI: ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI (IPTEK) TERBARU TAK HANYA ADA DI KAMPUS, TETAPI JUGA DI INDUSTRI    PRESIDEN JOKOWI INGIN MAHASISWA TAK HANYA BELAJAR DARI KAMPUS DAN MENDAPATKAN ILMU DARI DOSEN   RUMAH SAKIT ISLAM JAKARTA CEMPAKA PUTIH TOLAK PASIEN BARU COVID-19 KARENA SELURUH RUANGAN ISOLASI SUDAH PENUH   KASUS MENINGKAT, TEMPAT TIDUR KHUSUS PASIEN COVID-19 DI RSUD KOTA TANGERANG PENUH    “OMNIBUS LAW” DIGITAL AKAN MENGATUR PERLINDUNGAN DATA PRIBADI, TRANSAKSI ELEKTRONIK BENTUK UANG, TRANSAKSI BERITA