Kompas TV bisnis ekonomi dan bisnis

Ekonom: Bukan Vaksin, Pemulihan Ekonomi Butuh Pandemi Terkendali

Kompas.tv - 24 Desember 2020, 10:02 WIB
ekonom-bukan-vaksin-pemulihan-ekonomi-butuh-pandemi-terkendali
Vaksin Covid-19 buatan Pfizer sedang dipersiapkan di sebuah rumah sakit di Illinois, Amerika Serikat, 17 Desember 2020. (Sumber: Associated Press)
Penulis : Dyah Megasari

JAKARTA, KOMPASTV. Presiden Joko Widodo sudah memastikan nahwa vaksin virus corona gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia. Harapannya, pemulihan ekonomi juga dapat lebih cepat pulih dari pandemi Covid-19. 

Tetapi, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan meskipun bhal itu tidak akan serta merta membuat ekonomi pulih.

Pengendalian pandemi terutama kepatuhan terhadap protokol kesehatan, tetap menjadi kunci utama pemulihan ekonomi.

“Kalau masyarakatnya masih sulit mematuhi protokol, sekalipun ada vaksin Covid-19 maka akan sulit juga memitigasi penyebaran,” jelas Enny saat diskusi yang digelar secara virtual, Rabu (23/12). 

Baca Juga: Pfizer Pasok 100 Juta Vaksin Tambahan Untuk Amerika Serikat

Menurut Enny, alokasi anggaran untuk vaksinasi di tahun 2021 harusnya menjadi prioritas pemerintah untuk pengendalian Covid-19. Menurutnya, pemerintah seharusnya bisa merealokasi dari hal-hal yang sifatnya tidak mendesak. 

Sehingga menurutnya, vaksin bukan salah satu langkah yang bisa membuat ekonomi melaju kencang. Ia mengatakan, salah satu pendorong ekonomi dapat cepat pulih adalah bagaimana masyarakat dapat kembali memiliki pendapatan dan pekerjaan. Dengan demikian tentu secara otomatis akan mendorong daya beli masyarakat yang akan berkontribusi pada pemulihan ekonomi nasional.

“Sementara dampak dari pandemi untuk pengangguran terbuka saja ini ada tambahan pada Agustus 2020 dari 7,10 juta orang menjadi 9,77 juta orang,” katanya. 

Untuk itu, Enny juga menilai bahwa anggaran untuk perlindungan sosial di tahun 2021 juga belum tentu akan mendorong daya beli masyarakat. Apalagi, anggaran perlindungan sosial di tahun depan justru lebih kecil dibandingkan tahun 2020. 

“Sementara di perlindungan sosial 2020 saja tidak cukup memadai dan efektif untuk sekedar menopang daya beli. Terbukti konsumsi tumah tangga terkoreksi cukup dalam,” tutupnya. 



Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA



Close Ads x