Hebitren Kalsel Dikukuhkan, Bank Indonesia Optimistis Berpotensi Besar Tingkatkan Ekonomi Daerah

BANJARMASIN, KOMPAS.TV - Pengelolaan bisnis sektor perikanan dan peternakan oleh pesantren diproyeksi menjadi pendongkrak perekonomian di Kalimantan Selatan.

Hal ini diungkap Bank Indonesia Kalimantan Selatan dalam pengukuhan himpunan ekonomi bisnis pesantren, Hebitren Korwil Kalimantan Selatan, rabu (16/12/2020) di Banjarmasin.

Baca Juga: Pemulihan Ekonomi Kalsel, Bank Indonesia Sarankan Penguatan Industri Manufaktur dan Komoditas Unggul

Kepala Kpw Bank Indonesia Kalsel, Amanlison Sembiring menyebut dengan dikukuhkannya pengurus hebitren di Kalimantan Selatan kini bisnis pesantren memiliki wadah yang jelas untuk terus bersinergi dan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan stakeholder lain termasuk holding bisnis antar pesantren se-Kalsel bahkan antar pulau.

Budidaya ikan haruan dan ikan patin hingga komoditas unggulan lain seperti daging sapi dan beras yang dikelola pesantren sangat potensial untuk terus dikembangkan.

“Setiap pesantren ini punya bisnis-bisnisnya, seperti daging sapi, beras, haruan, patin, dan sebagainya. Jadi, tidak menutup kemungkinan ada komoditas lainnya nanti,” kata Amanlison Sembiring.

Sementara itu, Ketua Umum Hebitren Pusat, KH Moh. Hasib Wahab Chasbullah memaparkan dalam jangka panjang, hebitren menargetkan hadirnya Bank Pesantren dan Dana Abadi Pesantren yang akan menunjang kesejahteraan seluruh pondok pesantren dengan sistem saling membantu atau bersinergi.

“Ada suatu sinergi yang kuat sehingga bisa mendukung kedepannya, yaitu perkonomian daerah,” ujarnya.

Baca Juga: Dikunjungi Anggota Komisi IV DPR RI, Bulog Kalsel Pastikan Stok Beras dan Gula Jelang Nataru Aman

Sementara dalam jangka pendek, setidaknya bisnis pesantren akan membantu pemulihan ekonomi pasca pandemi.

Bank Indonesia mendorong penguatan ekonomi bisnis di ponpes diantaranya pengembangan bisnis untuk meningkatkan kapasitas usaha ponpes anggota Hebitren, serta dalam hal akses keuangan yaitu melalui literasi keuangan, akses pembiayaan dan sistem pencatatan SANTRI.