Kompas TV nasional sapa indonesia

Tanggapi Kabar Reshuffle Kabinet, KSP: Ada Banyak Nama dan Masukan, Ini Jadi Pertimbangan Serius

Jumat, 27 November 2020 | 23:15 WIB

KOMPAS.TV - Kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster yang menjerat Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus Kader Partai Gerindra, Edhy Prabowo, dianggap sejumlah kalangan, sebagai momen yang tepat bagi Presiden Joko Widodo untuk melakukan perombakan kabinet atau reshuffle.

Menanggapi kasus yang menimpa menterinya ini, Jokowi pun percaya KPK akan bekerja profesional dan transparan.

Edhy Prabowo yang kini telah menjadi tahanan KPK telah mengajukan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Surat pengunduran diri, diajukan pada Kamis kemarin (26/11/2020) dan telah diterima oleh Jokowi.

Sementara itu, Partai Gerindra menyerahkan sepenuhnya wewenang pengganti Edhy Prabowo kepada Jokowi.

Gerindra juga memastikan, posisi Edhy Prabowo di partai sebagai wakil ketua umum juga segera akan dicarikan pengganti.

Pengamat Politik yang juga Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari berpendapat, wacana perombakan kabinet seiring dengan kasus suap yang menjerat Menteri KKP Edhy Prabowo akan bergantung pada kebutuhan pemerintahan Presiden Jokowi.

Sebelumnya, dalam Program Rosi Spesial, Presiden Joko Widodo sempat mengatakan, perombakan kabinet bisa ia lakukan kapan saja. Jokowi menegaskan, proses penggantian menteri yang berasal dari elite politik, tidak harus dikonsultasikan dengan Ketua Umum Partai.

Dalam wawancara dengan Rosianna Silalahi, Presiden Joko Widodo mengatakan perombakan kabinet bisa ia lakukan kapan saja. Jokowi menegaskan, proses penggantian Menteri yang berasal dari elite politik, tidak harus dikonsultasikan dengan Ketua Umum Partai.

Ketua Umum Relawan Jokowi Mania, Emanuel Ebenezer menyebutkan jika ada sejumlah nama-nama yang sudah santer terdengar akan diganti dan Jokowi Mania juga sudah memberikan sejumlah saran untuk pengganti nama-nama Menteri yang akan di-reshuffle.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Donny Gahral Adian menyebutkan jika ada sejumlah pertimbangan serius bagi Presiden dalam memilih Menteri. 

Penulis : Anjani Nur Permatasari


BERITA UTAMA

KOMENTAR

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
18:19
KEMENDIKBUD: TALENTA DIGITAL DUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL   DINAS KESEHATAN: SEBANYAK 1.434 PASIEN COVID-19 DIRAWAT DI RS RUJUKAN KOTA BEKASI MAYORITAS BER-KTP LUAR DAERAH    MENLU: SEPANJANG 2020, PEMERINTAH TELAH PULANGKAN 589 ABK WNI YANG ALAMI MASALAH DI KAPAL TIONGKOK    DVI POLRI: 2 JENAZAH KORBAN SRIWIJAYA AIR SJ-182 ASAL LAMPUNG TERIDENTIFIKASI   WAPRES HARAP DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA (DSN-MUI) AKTIF DORONG PENGEMBANGAN EKONOMI   WAPRES MA'RUF AMIN: MANFAATKAN POTENSI WAKAF UNTUK PROGRAM PROFAKIR MISKIN   PEMPROV PAPUA IMBAU MASYARAKAT TIDAK TERPROVOKASI ISU RASISME    SATGAS COVID-19 PERBOLEHKAN PENUMPANG KERETA API JARAK JAUH DI PULAU JAWA GUNAKAN GENOZE UNTUK TES KORONA   WAKIL BUPATI BANTUL ABDUL HALIM MUSLIH POSITIF COVID-19   MENLU RETNO MARSUDI: VAKSINASI WNI DI LUAR NEGERI MENGACU KEBIJAKAN NEGARA SETEMPAT   MENLU: PEMERINTAH BERUPAYA MAKSIMAL DALAM KASUS HILANGNYA WNI RUTH SITEPU DI MALAYSIA   JAKSA AGUNG: PEMBENTUKAN JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PIDANA MILITER TINGGAL TUNGGU TANDA TANGAN PRESIDEN   PRESIDEN JOKOWI DIJADWALKAN TERIMA SUNTIKAN KEDUA VAKSIN COVID-19 BESOK   POLISI TETAPKAN EMPAT TERSANGKA DALAM KASUS PENJUALAN KOSMETIK ILEGAL DI MAKASSAR