Menteri Edhy Prabowo Telah Ajukan Pengunduran Diri dari Jabatannya

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang ditangkap KPK atas kasus dugaan suap ekspor benih lobster telah mengajukan pengunduran diri dari jabatannya.

Surat pengunduran diri tersebut telah dikirimkan ke Presiden Joko Widodo.

"Surat pengunduran diri sudah ditandatangani Pak Edhy kemarin. Surat itu ditujukan ke Bapak Presiden," ujar Sekretaris Jenderal KKP Antam Novambar di Jakarta, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas TV, Jumat (27/11).

Kini, Kementerian Kelautan dan Perikanan menunggu keputusan resmi Presiden Joko Widodo atas surat pengunduran diri Edhy Prabowo dari jabatannya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut.

Baca Juga: Sandiaga Uno Dinilai Berpeluang Gantikan Edhy Prabowo di KKP

Saat ini situasi pelayanan di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tetap berjalan normal. Pegawai di Pusat maupun Unit Pelayanan Teknis (UPT) Daerah tetap bekerja, tetap beroperasi seperti biasa.

"Yang pasti layanan ke masyarakat tetap berjalan, tidak boleh kendor," pungkas Antam.

Sementara ini, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno telah mengeluarkan surat penunjukan untuk mengisi kekosongan Menteri Kelautan dan Perikanan.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk oleh Mensesneg Pratikno untuk menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan ad Interim.

Hal itu diungkap Juru Bicara Menko Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi.

“Menko Luhut telah menerima surat dari Mensesneg yang menyampaikan bahwa berkaitan dengan proses pemeriksaan oleh KPK terhadap Menteri KKP, maka Presiden (Jokowi) berkenan menunjuk Menko Maritim dan Investasi sebagai Menteri KKP Ad Interim,” kata Jodi saat dikonfirmasi pada Rabu (25/11/2020).

Baca Juga: Deretan Fakta Penangkapan Edhy Prabowo, Mantan Menteri KKP yang Terima Suap

Luhut sendiri diketahui telah memanggil dua pejabat KKP setelah ditunjuk untuk menggantikan Edhy Prabowo untuk sementara.

Keduanya yakni Sekjen KKP Antam Novambar serta Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP TB Haeru Rahayu.

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, Luhut berpesan kepada keduanya agar jajaran KKP memastikan pekerjaan di kementerian itu tetap berjalan.

“Pokoknya program yang baik jangan terhenti, kita lakukan evaluasi jika ada yang perlu diperbaiki,” ujar Luhut dikutip dari siaran pers Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves), Kamis (26/11/2020).