Kompas TV bisnis kebijakan

Belanja di Tokopedia, Bukalapak, dan Lazada Bakal Lebih Mahal 10%

Selasa, 17 November 2020 | 14:31 WIB
belanja-di-tokopedia-bukalapak-dan-lazada-bakal-lebih-mahal-10
Ilustrasi: logo Tokopedia. (Sumber: Tokopedia)

JAKARTA, KOMPASTV. Pengumuman bagi pelanggan marketplace Tokopedia, Bukalapak, dan Lazada. Mulai 1 Desember 2020 harga barang yang Anda beli bakal lebih mahal 10 persen dari harga jual barang saat ini.

Pasalnya, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah menunjuk ketiga perusahaan digital tersebut untuk menerapkan mekanisme pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10 persen dari setiap barang yang dijual.

Penunjukan Tokopedia, Bukalapak, dan Lazada sebagai pemungut PPN sebagai tindak lanjut dari aturan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang melaksanakan  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 terkait kebijakan ekonomi dan keuangan pemerintah dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19.

Baca Juga: Data Konsumen Tokopedia Diduga Kembali Diperjualbelikan

Selain Tokopedia, Bukalapak, dan Lazada terdapat tujuh perusahaan digital lainnya yang wajib menerapkan PPN per 1 Desember 2020 antara lain PT Fasihion Eservices Indonesia (Zalora), PT Global Digital Niaga (Blibli.com), Valve Corporation (Steam), beIN Sports Asia Pte Limited, Cleverbridge AG Corporation, Hewlett-Packard Enterprise USA, Softlayer Dutch Holdings B.V. (IBM), dan PT Ecart Webportal Indonesia (Lazada).

“Jumlah PPN yang harus dibayar pelanggan adalah 10 persen dari harga sebelum pajak, dan harus dicantumkan pada kuitansi atau invoice yang diterbitkan penjual sebagai bukti pungut PPN,” kata Direktur Pelayanan, Penyuluhan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kemenkeu Hestu Yoga Saksama dalam keterangan resminya, Selasa (17/11).

Khusus untuk marketplace yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri (WP DN) yang ditunjuk sebagai pemungut, maka pemungutan PPN hanya dilakukan atas penjualan barang dan jasa digital oleh penjual luar negeri yang menjual melalui marketplace tersebut.

Penulis : Dyah Megasari





BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
09:30
GUBERNUR DKI ANIES BASWEDAN SEBUT PENINGKATAN MASYARAKAT MISKIN DI JAKARTA TERJADI KETIKA PANDEMI COVID-19    GUBERNUR DKI ANIES BASWEDAN: MASYARAKAT MISKIN ATAU MASYARAKAT DENGAN EKONOMI RENTAN MENINGKAT    KKP MELEPAS EKSPOR PRODUK PERIKANAN DI SEJUMLAH WILAYAH INDONESIA SEBANYAK 11.637 TON ATAU SENILAI 1 TRILIUN    JADI TUAN RUMAH PORPROV BANTEN 2022, PEMKOT TANGERANG MULAI BENAHI 11 GEDUNG OLAHRAGA    AIRLANGGA HARTARTO: SINERGI RENCANA KERJA PEMDA DENGAN PEMERINTAH PENTING UNTUK PEMULIHAN EKONOMI    MENKO PEREKONOMIAN AIRLANGGA HARTARTO MEMINTA RENCANA KERJA PEMDA DISINERGIKAN DENGAN PEMERINTAH PUSAT    POLRI ANCAM PENJARAKAN TRAVEL GELAP YANG NEKAT ANGKUT PENUMPANG UNTUK MUDIK LEBARAN    POLISI: APLIKASI SIM DARING NAMANYA DIGITAL KORLANTAS POLRI    POLISI: SIM DARING SUDAH MELUNCUR, SIM KELILING TETAP BUKA    POLDA METRO JAYA SEKAT 16 JALUR TIKUS UNTUK KELUAR JABODETABEK    KAKORLANTAS POLRI AKAN SANKSI JAJARANNYA YANG LOLOSKAN PEMUDIK DARI PENYEKATAN    POLDA JAWA BARAT MINTA PEMDA DATA PEMUDIK SUDAH PULANG KAMPUNG DULUAN    LARANGAN MUDIK LEBARAN, POLDA JAWA BARAT SIAPKAN 120 TITIK PENYEKATAN    KAPOLRI HARAP PERPANJANG SIM DI APLIKASI DARING HAPUS CELAH CALO