Kompas TV TALKSHOW satu meja

Kebebasan Berpendapat di Indonesia Tersumbat - SATU MEJA THE FORUM (Bag 3)

Kamis, 29 Oktober 2020 | 07:44 WIB

Hasil survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan, lima puluh persen lebih responden sepakat bahwa apparat makin semena-mena dalam menangkap warga yang pandangan politiknya tak sejalan dengan pemerintah. Sementara hampir lima puluh persen responden setuju bahwa warga makin takut menyampaikan uneg-unegnya. Hasil survei ini seolah menguatkan hasil jajak pendapat Litbang Kompas, dimana publik menyoroti kebebasan berpendapat yang dibatasi di era pemerintahan Jokowi.

Hasil survei dan jajak pendapat tersebut seolah memotret kondisi kebebasan berpendapat dan berekspresi saat ini. Langkah publik untuk menyampaikan aspirasi dengan melakukan aksi demonstrasi dibatasi. Sementara, upaya mengkritisi dan mengoreksi kebijakan pemerintah melalui dunia maya atau media sosial juga ditekan. Penangkapan yang dilakukan terhadap sejumlah aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) juga dianggap sebagai upaya pembungkaman.

Apa benar kebebasan berpendapat saat ini tersumbat? Apa benar saat ini rakyat takut menyampaikan pendapat dan kritik? Mengapa banyak aktivis dan oposisi yang ditangkap? 

Penulis : Yudho Priambodo



BERITA LAINNYA


Berita Daerah

Pemuda Aniaya Dan Rampas Emas PSK

Sabtu, 28 November 2020 | 00:45 WIB
Berita Daerah

Ribuan Surat Suara Rusak

Sabtu, 28 November 2020 | 00:02 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
01:05
MENRISTEK BAMBANG BRODJONEGORO DORONG PENGUATAN EKOSISTEM RISET DAN INOVASI NASIONAL    MENDESA PDTT ABDUL HALIM ISKANDAR INGATKAN KEPALA DESA HARUS NETRAL SAAT PILKADA 2020   MENAG FACHRUL RAZI: ASRAMA HAJI AKAN DISIAPKAN JADI TEMPAT KARANTINA UMRAH   PEMPROV JAWA TIMUR BERENCANA BANGUN KAWASAN INDUSTRI HALAL   BPIP: OMNIBUS LAW UU CIPTA KERJA SEJALAN DENGAN NILAI PANCASILA   KETUA DPR PUAN MAHARANI MINTA PENYELENGGARA PILKADA LEBIH MASIF SOSIALISASIKAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19   MASIH BANYAK ZONA MERAH, KETUA DPRD JATENG MINTA RENCANA PEMBELAJARAN TATAP MUKA PADA JANUARI 2021 DIKAJI ULANG   MENRISTEK: VAKSIN COVID-19 MERAH PUTIH BISA DIEKSPOR JIKA KEBUTUHAN DALAM NEGERI SUDAH TERPENUHI   SATGAS COVID-19: DATANGNYA VAKSIN BUKAN BERARTI PANDEMI LANGSUNG BERAKHIR   BUPATI SITUBONDO MENINGGAL KARNA COVID-19, GUBERNUR JATIM TUNJUK SEKDA SITUBONDO SYAIFULLAH JADI PLH BUPATI   TERJARING OTT KPK, PDI-P BERHENTIKAN WALI KOTA CIMAHI AJAY MUHAMMAD PRIATNA SECARA TIDAK HORMAT   SATRESKRIM POLRESTABES SEMARANG TANGKAP 4 ORANG SINDIKAT PEMBUAT & PENGEDAR UANG PALSU SENILAI RP 1 MILIAR   JAKSA PENUNTUT UMUM KEMBALIKAN BERKAS PERKARA 6 TERSANGKA KASUS KEBAKARAN GEDUNG KEJAGUNG KE BARESKRIM   KPK EKSEKUSI ASISTEN PRIBADI EKS MENPORA IMAM NAHRAWI, MIFTAHUL ULUM KE LAPAS SUKAMISKIN BANDUNG