Kompas TV nasional berita kompas tv

ICW Kritik Rencana Pemberian Mobil Dinas Rp 1 Miliar untuk Pimpinan KPK, Ini Penjelasannya

Sabtu, 17 Oktober 2020 | 01:13 WIB

KOMPAS.TV - Dewan Pengawas KPK, menolak usulan pemberian mobil dinas, untuk Ketua dan Anggota Dewan Pengawas KPK. Pengadaan mobil dinas baru, akan masuk anggaran KPK tahun 2021.

Pemberian mobil dinas dianggarkan untuk para pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK.

Penolakan terhadap pengadaan mobil dinas KPK dilontarkan Dewan Pengawas KPK dengan sejumlah alasan.

Mulai tidak dilibatkan dalam pembahasan anggarannya hingga kewajiban memberi contoh bagi aparatur negara lainnya.

Sementara itu anggota Komisi 3 DPR RI Arsul Sani mengatakan, pihaknya tak mempermasalahkan, apabila KPK menolak pemberian mobil dinas.

DPR hanya bertugas menyetujui, dan mengesahkan anggaran yang diajukan pemerintah. KPK dinilai memiliki hak yang sama, dengan unsur pemerintahan lainnya untuk mendapatkan fasilitas transportasi.

ICW menilai pengadaan mobil dinas baru bisa mempengaruhi citra KPK di mata publik.

Besarnya anggaran pengadaan mobil dinas, menandakan pejabat KPK tidak peka pada kondisi masyarakat yang terpukul akibat pandemi covid-19.

ICW meminta dewan pengawas KPK segera memanggil para pimpinan untuk mengklarifikasi hal itu.
 

Editor : Anjani Nur Permatasari



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
00:35
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TERUS DORONG PEMBANGUNAN 27 KAWASAN INDUSTRI BARU   SATGAS COVID-19: PERSENTASE KASUS AKTIF DI INDONESIA TERUS MENURUN   GUGUS TUGAS COVID-19 PROVINSI BANTEN SEBUT 70 PERSEN MASYARAKAT SUDAH PATUHI PROTOKOL KESEHATAN   PANDEMI COVID-19, DINAS KESEHATAN LAMPUNG MINTA PEMBUKAAN BIOSKOP DI ZONA MERAH DIKAJI ULANG   BUPATI BOGOR ADE YASIN TEKANKAN TEMPAT WISATA WAJIB BATASI 50 PERSEN JUMLAH PENGUNJUNG   MENDAG AGUS SUPARMANTO: DAYA SAING EKSPOR PRODUK HALAL INDONESIA TERGANJAL SERTIFIKASI   KEMENTERIAN PERDAGANGAN SEBUT PENGENDALIAN IMPOR PRODUK HALAL JAGA PASAR DOMESTIK   MENAKER IDA FAUZIYAH JAMIN UU CIPTA KERJA TETAP MENYEJAHTERAKAN PEKERJA   KKP: PEMERINTAH TARGETKAN 10 PERSEN DAERAH PERAIRAN NASIONAL JADI KAWASAN KONSERVASI PADA 2030   ANTISIPASI LONJAKAN PASIEN, RSUD SOEDARSO PONTIANAK DIRIKAN TENDA DARURAT UNTUK RUANG IGD   PRESIDEN YAKIN PEREKONOMIAN INDONESIA YANG MENGALAMI KONTRAKSI AKIBAT PANDEMI AKAN SEGERA PULIH   PRESIDEN JOKOWI SEBUT PANDEMI COVID-19 TAK HAMBAT UPAYA REFORMASI STRUKTURAL   KAWAL LALU LINTAS LIBUR PANJANG AKHIR OKTOBER, POLDA METRO JAYA KERAHKAN 749 PERSONEL   SEKDA BALI DEWA MADE INDRA MINTA SATPOL PP AWASI TEMPAT WISATA SAAT LIBUR PANJANG AKHIR OKTOBER