Kompas TV nasional berita kompas tv

Sri Mulyani: Di Era Digital Etika Jangan Ditinggal!

Jumat, 16 Oktober 2020 | 14:05 WIB
sri-mulyani-di-era-digital-etika-jangan-ditinggal
Menteri Keuangan Sri Mulyani di Program PEN untuk Dukung Korporasi, Rabu (29/07/2020) (Sumber: Instagram @smindrawati)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Keuangan Sri Mulyani berpesan kepada jajaran Kementerian Keuangan agar terus belajar dari banyak negara di dunia. Ia berharap agar jajarannya bisa menggunakan sumber daya ekonomi Indonesia secara efisien, akuntabel, dan transparan.

Selain itu ia juga menginginkan anak buahnya tetap menjaga etika di era teknologi digital.

"Di era teknologi digital, jagalah terus etika. Jangan biarkan jari jemari bergerak tanpa menggerakkan juga hati nurani dan pikiran. Jaga rambu-rambu sopan santun. Adab merupakan salah satu nilai penting yang harus dipelihara karena peradaban bisa rusak akibat perilaku yang tidak memiliki etika," tulis Sri Mulyani di akun Instagramnya (15/10/2020).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Setiap hari kita menghadapi tantangan hidup. Begitu bukan? Mengelola keuangan negara juga demikian. Sebagai pengelola keuangan negara, tantangan tidak akan mereda, namun semakin meningkat dan kompleks. Segala bentuk tantangan, termasuk pandemi COVID-19, tidak seharusnya menghilangkan fokus dan tujuan dalam mengelola keuangan negara untuk mencapai cita-cita mewujudkan Indonesia Maju. Kepada para jajaran Kementerian Keuangan, saya berpesan agar teruslah belajar dari banyak negara di dunia. Kita harus mampu menggunakan sumber daya ekonomi Indonesia (alam dan non alam) secara efisien, akuntabel, dan transparan. Untuk menjaganya, Indonesia harus memiliki birokrasi dan institusi pemerintahan yang profesional, kompeten, dan berintegritas. Di era teknologi digital, jagalah terus etika. Jangan biarkan jari jemari bergerak tanpa menggerakkan juga hati nurani dan pikiran. Jaga rambu-rambu sopan santun. Adab merupakan salah satu nilai penting yang harus dipelihara karena peradaban bisa rusak akibat perilaku yang tidak memiliki etika. Mari bersama jaga Kementerian Keuangan agar terus menjadi “Home for the Best Talent” Dari Workshop Pengembangan Talenta di Lingkungan Kementerian Keuangan hari ini, Kamis (15/10).

A post shared by Sri Mulyani Indrawati (@smindrawati) on

Sri Mulyani juga berharap Indonesia memiliki birokrasi dan institusi pemerintahan yang profesional, kompeten, dan berintegritas.

"Untuk menjaganya, Indonesia harus memiliki birokrasi dan institusi pemerintahan yang profesional, kompeten, dan berintegritas," tulisnya.
 

Penulis : Sadryna Evanalia


KOMENTAR

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!


BERITA LAINNYA


Berita Daerah

Gunakan Obat Tidur Ayah Cabuli Anak

Selasa, 26 Januari 2021 | 02:46 WIB
Berita Daerah

Pemuda Tenggelam Ditemukan Tewas

Selasa, 26 Januari 2021 | 02:37 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
03:11
KASUS COVID-19 TERUS MENINGKAT, TAMAN NASIONAL KELIMUTU TUTUP SELAMA 14 HARI   KEMENHUB REALOKASI ANGGARAN 2021 SEBESAR RP 12,44 TRILIUN UNTUK PEMBELIAN VAKSIN COVID-19   POLISI: PEMBUAT SURAT HASIL TES COVID-19 PALSU TIMBULKAN KLASTER COVID-19 DI PESAWAT   PEMKOT BOGOR SEDIAKAN RUMAH SAKIT DARURAT BAGI PASIEN COVID-19 YANG BERGEJALA RINGAN DENGAN KOMORBID   MENDAGRI TITO KARNAVIAN APRESIASI MENKES BUDI GUNADI GUNAKAN DATA KPU UNTUK BASIS DATA PROGRAM VAKSINASI   BARESKRIM POLRI MASIH PROSES LAPORAN PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII TERHADAP RIZIEQ SHIHAB SOAL LAHAN PESANTREN   POLISI SEBUT PERUMAHAN DI LOKASI LONGSOR SUMEDANG, JABAR, YANG TEWASKAN 40 ORANG LANGGAR ATURAN   JUBIR SATGAS: KASUS COVID-19 HAMPIR CAPAI 1 JUTA, TETAPI KESEMBUHAN MELEBIHI 80 PERSEN   KOORDINATOR RSD WISMA ATLET: SEBANYAK 582 TENAGA KESEHATAN SUDAH DISUNTIK VAKSIN COVID-19   KASUS COVID-19 MENINGKAT, PEMKOT BEKASI PERPANJANG PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT HINGGA 30 HARI   KEMENKO PEREKONOMIAN: PEMERINTAH PERTIMBANGKAN VAKSINASI MANDIRI OLEH PERUSAHAAN, ASAL TIDAK BEBANI KARYAWAN   WAKIL KETUA DPRD DKI MOHAMAD TAUFIK MINTA GUBERNUR ANIES BASWEDAN SEGERA TUNJUK PEJABAT SEBAGAI WALKOT JAKSEL   KASUS SUAP BANSOS, KPK DALAMI PEMBERIAN UANG KE DIRJEN LINJAMSOS DAN PIHAK LAIN DI KEMENSOS   KPK: HASIL AUDIT BPKP DIPERLUKAN UNTUK MEMVERIFIKASI KEWAJARAN HARGA BANSOS YANG DIBERIKAN KE MASYARAKAT