Demokrat Tolak UU Cipta Kerja, AHY Minta Maaf

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, partainya memutuskan menolak UU Cipta Kerja yang telah disahkan DPR RI dalam Rapat Paripurna, Senin (5/10/2020).

"Setelah mempertimbangkan berbagai faktor, selaku Ketua Umum Partai Demokrat, saya bersama Fraksi Partai Demokrat (FPD) memutuskan Partai Demokrat tetap MENOLAK RUU Cipta Kerja," tulis @Agusyudhoyono pada caption.

Menurut AHY, dampak UU Cipta Kerja akan berbahaya bagi sistem perekonomian di Tanah Air. Terlebih, UU sapu jagak itu dinilai jauh dari prinsip-prinsip keadilan sosial.

"Nampak sekali bahwa ekonomi Pancasila akan bergeser menjadi terlalu kapitalistik dan neoliberalistik," kata AHY dalam keterangan tertulis, Senin (5/10/2020).

AHY mengatakan, pengesahan UU Cipta Kerja ini cenderung dipaksakan. Padahal, masih banyak pasal yang dapat merugikan kelompok buruh.

Baca Juga: Berikut Poin-Poin Penting Omnibus Law UU Cipta Kerja yang Jadi Kontroversi

AHY pun mengucapkan permintaan maaf lantaran Demokrat kalah suara dalam pertarungan terkait pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang.

"Saya mohon maaf pada masyarakat Indonesia, khususnya buruh dan pekerja, karena kami belum cukup suara untuk bisa memperjuangkan kepentingan rakyat. Insya Allah kita terus memperjuangkan harapan rakyat," ujar dia.

AHY mengajak seluruh pengurus dan kader Partai Demokrat serta mengajak elemen masyarakat, utamanya buruh dan pekerja, untuk bersama-sama bersuara menegakkan nilai-nilai keadilan.

"No one is left behind. Bersama kita kuat, bersatu kita bangkit. Tuhan Bersama Kita. #DemokratTolakRUUCiptaker," tutup AHY.