Deklarasi Anti Politik Uang, Hoax, dan Politisasi SARA di Pilkada 2020

LAMPUNG, KOMPAS.TV - Waktu pemilihan kepala daerah semakin dekat, berbagai sosialisasi dilakukan demi menciptakan iklim pilkada yang bersih dan jujur.

Badan Pengawas Pemilu Bandar Lampung, Minggu (4/9/2020) siang, mensosialisasikan sejumlah pelanggaran yang bisa terjadi di tengah masyarakat, seperti politik uang, kabar bohong atau hoax, SARA, dan politisasi Covid-19.

Kegiatan ini dihadiri langsung Komisioner Bawaslu RI, Frits Edward Siregar. Frits menyebut Bawaslu perlu bekerja sama dengan elemen masyarakat untuk mengantisipasi potensi politik uang, hoax, dan sara.

Selain itu, keputusan menyelenggarakan pilkada di tengah pandemi memang penuh risiko. Selain masih minimnya kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan, risiko penularan berpotensi terjadi dan menimbulkan klaster baru Covid-19.

Baca Juga: Musim Pancaroba, Warga Pesisir Diminta Waspadai Cuaca Ekstrem

Bawaslu menyebut akan menggandeng aparat kepolisian mengawasi jalannya Pilkada pada Desember 2020 mendatang. 

#pilkadaserentak2020 #pilwalkot2020 #antipolitikuang