Kompas TV kolom catatan jurnalis

Hilangnya Empati dan Nurani Penguasa Negeri

Jumat, 25 September 2020 | 09:19 WIB
hilangnya-empati-dan-nurani-penguasa-negeri
Ilustrasi kotak surat suara pilkada (Sumber: KOMPAS)
 

Oleh: Mustakim, Jurnalis KompasTv

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sepakat, Pilkada Serentak 2020 tidak akan ditunda. Pesta Demokrasi yang akan diiikuti 270 daerah itu akan tetap digelar tahun ini.

Keputusan ini diambil setelah Komisi II DPR RI menggelar rapat kerja dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemilu Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia yang memimpin raker tersebut menyatakan, Pilkada tidak akan ditunda meski ada sejumlah calon kepala daerah yang terpapar Covid-19. Pilkada Serentak 2020 tetap akan digelar pada 9 Desember 2020.

Bergeming

Keputusan ini diambil di tengah desakan publik agar Pilkada ditunda. Pasalnya, virus corona makin menggila dan pandemi belum sepenuhnya terkendali. Bahkan dalam beberapa hari terakhir, makin banyak orang yang terpapar virus asal Wuhan, China ini.

Angka kasus pasien yang positif Covid-19 meningkat tajam. Dalam sehari kenaikannya bisa mencapai 4000 lebih. Banyak kalangan cemas, jika Pilkada tetap dilanjutkan makin banyak rakyat yang akan menjadi korban. Pasalnya, Pilkada identik dengan kerumunan dan arak-arakan. Juga mobilisasi massa dan dan unjuk kekuatan.

Atas nama kemanusiaan, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah meminta pemerintah menunda Pilkada. Dua organisasi keagamaan terbesar di Indonesia ini menyerukan agar pemerintah tak ngotot melanjutkan Pilkada. Pasalnya, nyawa rakyat menjadi taruhan. Pemerintah diminta memprioritaskan kesehatan dan keselamatan warga bukan memaksakan syahwat politik dan kekuasaan.

Editor : Zaki Amrullah

1
2
3



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
21:32
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TERUS DORONG PEMBANGUNAN 27 KAWASAN INDUSTRI BARU   KEMENDAG DORONG EKSPOR PRODUK HALAL KE NEGARA YANG TAK TERGABUNG DALAM ORGANISASI KERJA SAMA ISLAM (OKI)   WAPRES MA'RUF AMIN SEBUT PERKEMBANGAN INDUSTRI HALAL HARUS SEIRING DENGAN KEBIJAKAN PRO-UMKM   POLISI TETAPKAN 11 TERSANGKA PERUSAK KANTOR DPD NASDEM MAKASSAR SAAT DEMO TOLAK UU CIPTA KERJA   PRESIDEN JOKOWI: PANDEMI COVID-19 JADI MOMENTUM TRANSFORMASI SISTEM KESEHATAN   GUBERNUR DKI JAKARTA ANIES BASWEDAN SEBUT TRANSAKSI DIGITAL MENINGKAT HINGGA 64 PERSEN SELAMA PSBB   SELAMA PANDEMI, GUBERNUR DKI JAKARTA ANIES BASWEDAN SEBUT 1 JUTA ORANG DI JAKARTA BEKERJA DARI RUMAH   GUBERNUR JATENG GANJAR PRANOWO SEBUT ADA KEPALA DAERAH SENGAJA TIDAK TES COVID-19 AGAR TETAP DI ZONA HIJAU   CEGAH PENYEBARAN COVID-19, BUPATI LEBAK TUTUP SELURUH LOKASI WISATA SAAT LIBUR PANJANG AKHIR OKTOBER   JELANG LIBUR PANJANG AKHIR OKTOBER, PEJABAT SEMENTARA GUBERNUR JAMBI MINTA POS JAGA PERBATASAN DIAKTIFKAN   DISHUB JATENG: POSKO PANTAU AKAN DIDIRIKAN DI EXIT TOL BREBES, GERBANG TOL KALIKANGKUNG, DAN SIMPANG BAWEN-AMBARAWA   ANTISIPASI LONJAKAN PENDATANG SAAT LIBUR PANJANG AKHIR OKTOBER, DISHUB JATENG BUAT TIGA POSKO PANTAU   PANTAU WARGA JALANKAN PROTOKOL KESEHATAN, BUPATI SUMEDANG PASANG CCTV PEMANTAU DI 5 TITIK KERAMAIAN   PANDEMI COVID-19, MENKO POLHUKAM MAHFUD MD TEGASKAN PENANGANAN KESEHATAN DAN EKONOMI HARUS BERSAMAAN